Kegiatan diikuti oleh Pimpinan dan Perwakilan Pimpinan Daerah dari 8 Kabupaten/Kota, Sisi Batas Labuhan (Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhan Batu, Labura dan Labusel).

Kegiatan dihadiri mewakili Pemko Siantar, Pardamean Silaen, Wabup Simalungun, Zonny Waldi, Wabup Batubara, Oky Iqbal Frima, Asisten II Asahan, Ansari Harahap, Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib, Wabup Labura, Samsul Tanjung, Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga, Wabup Labusel, Ahmad Fadly Tanjung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Teuku Munandar menjelaskan, dalam rangka mengendalikan inflasi, perlu dilaksanakan kerja sama koordinasi lintas sektor/instansi, dan penguatan kelembagaan tim pengendalian inflasi sesuai dengan Kepres Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

"Dampak inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Turunnya daya beli akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, menghambat investasi dan menurunkan daya saing daerah. Oleh karena itu inflasi perlu terus dijaga pada level rendah dan stabil sesuai kisaran yang ditetapkan oleh nasional, yaitu 30%+1%," ucap Teuku Munandar.

Di tengah pandemi Covid-19, isu kelangkaan komoditas minyak goreng, berbagai upaya terus dilakukan oleh TPID, di antaranya melalui sidak pasar, monitoring harga, serta kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam rangka terus menjaga pasokan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat.

Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten melalui TPID dan forum-forum yang ada perlu terus ditingkatkan mengingat pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, koordinasi yang dilakukan menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan mengacu pada pedoman 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Kegiatan HLM TPID Wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar ditujukan dalam rangka antisipasi perkembangan harga selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan, Kemenko Perekonomian: Ferry Irawan. Kepala Biro Perekonomian Prov. Sumatera Utara, Naslindo Sirait, Kepala BPS Pematangsiantar: Marlise Simamora dan Kepala Bulog Prov. Sumatera Utara: Arif Mandu.

Munandar juga menjelaskan, secara umum inflasi Sumut masih terkendali dan sejalan dengan target inflasi nasional 3%+-1%. Pada bulan Februari 2022, inflasi Sumut (0,71%), Pematangsiantar (0,77%), angka ini tercatat lebih tinggi dibanting inflasi nasional (0,66%) secara tahun ke tahun (yoy).

"Pada Ramadan dan jelang Idul Fitri terjadi peningkatan laju inflasi di Pematangsiantar. Inflasi ini sebagian besar disumbang oleh kelompok bahan makanan, jasa makanan dan minuman, perlengkapan RT serta perumahan," sebut Munandar.

Berdasarkan kondisi internal potensi tekanan inflasi dipengaruhi oleh pelonggaran aktifitas masyarakat seiring melandainya Covid-19, meningkatnya daya beli masyarakat (pencairan bansos dan THR), budaya konsumtif terutama di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri yang tidak diiringi pasokan yang cukup, dan dinamika implementasi kebijakan HET minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan stok di pasar.

Sedangkan berdasarkan kondisi eksternal potensi risiko tekanan inflasi dipengaruhi oleh kondisi geopolitik (a.l perang Rusia vs Ukraina), kenaikan harga pangan/komoditas dunia, kelangkaan container, dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang dapat melemahkan nilai tukar Rupiah.

Strategi pengendalian inflasi di Sisi Batas Labuhan, seluruh TPID dapat menjalankan Roadmap TPID 2022-2024 sejalan dengan strategi pengendalian inflasi nasional dengan menggunakan strategi 4K. Monitoring Harga, Mapping Stok Pangan, Pengawasan Distribusi, Operasi Pasar dan Mengelola ekspektasi masyarakat dan himbauan belanja dengan Bijak.

(FHS/RZD)