Aksi ini akan dilaksanakan pada Rabu, 15 Juni 2022, dengan tujuan aksi Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut.

Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, revisi UU PPP hanya akal-akalan hukum. Bukan sebagai kebutuhan hukum, dan merupakan akal bulus untuk melegalkan secara paksa UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

“Aksi nanti digelar secara serentak nasional, 34 provinsi Partai Buruh dan SP SB se-Indonesia juga aksi, pusat aksinya di Jakarta, sedangkan di Medan aksi akan digelar di 2 tempat, Kantor Gubsu dan DPRD Sumut,” kata Willy di Kantor Partai Buruh Sumut, Jalan Bajak II, No 55 D, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Senin (13/6).

Willy juga menyingung, pemerintah seolah tidak punya hati kepada kaum buruh, yang terus memaksakan kehendaknya, yang menantang kedaulatan rakyat.

"Hal ini dibuktikan dengan proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. Padahal omnibus law UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk seluruh buruh Indonesia," ungkap Willy.

Selain menolak revisi UU PPP dan UU Cipta Kerja, para buruh Sumut dalam aksinya nanti juga mengusung beberapa poin tuntutan, yakni menolak kampanye Pemilu yang hanya 75 hari tetapi 9 bulan sesuai UU Pemilu, sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), tolak liberalisasi pertanian melalui WTO, dan selesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut.

Lebih lanjut Willy mengatakan, pihaknya dalam aksi nanti akan mengerahkan massa dari elemen oraganisasi, baik buruh, petani, nelayan, dan organisasi kerakyatan yang tergabung dalam Partai Buruh Sumut sekitar 500-an orang.

"Massa aksi nanti yang hadir perwakilan dari Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, ke depan kita akan menggelar aksi yang lebih besar lagi," tegas Willy.

(RZD)