Berantas Rentenir, Wali Kota Banda Aceh Terima Penghargaan dari OJK

Berantas Rentenir, Wali Kota Banda Aceh Terima Penghargaan dari OJK
Wali Kota Banda Aceh terima penghargaan dari OJK (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menerima piagam penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas dukungan pengembangan UMKM dan peran aktif memberantas rentenir.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala OJK, Yusri, kepada Wali Kota Aminullah Usman pada Senin (13/6), dalam acara Business Matching TPAKD Kota Banda Aceh, di Dumpatna Kafe, Lamdingin.

Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang diwakili T Amir Hamzah, Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman, Dirut PT LKMS Mahirah Muamalah T Hanansyah, dan puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil yang melakukan usaha di Banda Aceh.

Aminullah dikenal keras dalam memberantas rentenir selama ini. Begitu ia menjabat sejak medio 2017, dirinya langsung berinovasi dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah beserta sejumlah program pro pelaku usaha kecil seiring waktunya.

Sebelumnya, hasil survey yang dilakukan sebuah lembaga, yakni ASA Solution menunjukkan, masyarakat Banda Aceh terutama para pelaku usaha kecil di pasar-pasar besar di Banda Aceh sebanyak 80% masih berurusan dengan ‘tengkulak’.

Survey dilakukan di lima pasar besar di Banda Aceh. Saat ini setelah Mahirah beroperasi sejak dibentuk pada Mei 2018, yang berurusan dengan rentenir hanya tinggal 2% sahaja.

Melalui Mahirah Muamalah, sepak terjang inovasi walikota yang merupakan mantan Dirut BPD Aceh (kini Bank Aceh Syariah) itu telah mampu mengatasi persoalan permodalan, kendala yang dirasakan para pelaku usaha kecil. Saat ini sudah 4000 lebih pelaku usaha yang telah dibantu, mayoritas adalah pelaku UMKM.

Tidak hanya sekedar memberi solusi akan modal usaha, hadirnya Mahirah juga berdampak positif pada peningkatan lapangan kerja baru karena semakin banyak tumbuhnya UMKM.

Di Banda Aceh, pada tahun 2016, UMKM hanya ada 8.900. Saat Aminullah menjabat sebagai wali kota, kemudian Pemko Banda terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah itu terus tumbuh. Hasilnya UMKM terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun.

Pada 2017, UMKM bertambah menjadi 9.591 unit, kemudian tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 10.944. Tahun 2019 bertambah lagi menjadi 12.012, tahun 2020 meningkat lagi jadi 15.107 unit.

Bahkan di tengah pandemi Covid-19 pun UMKM masih terus bertumbuh. Data menunjukkan UMKM tetap tumbuh subur di tahun 2021, yakni mencapai 16.970.

Mengutip data terbaru per Februari 2022 oleh LKMS Mahirah, UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 unit. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhannya mencapai 92%.

Bahkan korelasinya dalam hal ekonomi dan kesejahteraan warga kota, Indeks Pembangunan Manusia terus memuncak. Naiknya IPM Banda Aceh tak terlepas dari terus menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Angka kemiskinan 2017 7,44 persen, 2018 7,25, dan 2019 tersisa 7,22. Sementara pengangguran pada 2018 tinggal 7,29 persen, turun jauh dari 12 persen pada 2015 silam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh naik dari 3,39 pada 2017 menjadi 4,49 persen pada 2018. Pendapatan per kapita juga naik dari Rp 64,2 juta menjadi Rp 66,2 juta per tahun. Kemudian inflasi juga turun dari 4,86 ke 1,93 persen.

(MHD/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi