UNOC adalah konferensi kelautan tingkat internasional yang membahas tentang isu - isu kelautan dan lingkungan yang sedang dihadapi saat ini serta membahas terkait aktivitas ekonomi yang menekankan pada aspek kelautan yang berkelanjutan.

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditunjuk sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam UN Ocean Conference ini menyatakan, “Inovasi dan kolaborasi sangatlah penting dalam mengatasi masalah sampah plastik, Indonesia dan negara-negara kepulauan berkomitmen untuk menjaga kelestarian laut," dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/7).

Konferensi Kelautan yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Kenya dan Portugal ini, hadir di saat dunia sedang berusaha untuk mengatasi banyak masalah yang mengakar di masyarakat, dimana hal tersebut membutuhkan transformasi struktural dan solusi bersama yang sesuai dengan SDGs.

Konferensi ini berusaha untuk mendorong solusi inovatif berbasis sains yang sangat dibutuhkan untuk memulai babak baru pada aksi laut global. Side event yang diselenggarakan pada Kamis (30/6) tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar tentang masalah yang terkait dengan sampah plastik lintas batas.

Pada kesempatan yang sama di UNOC 2022, Indonesia juga telah menyelenggarakan side event yang membahas mengenai rekomendasi upaya pemantauan sampah laut yang dilaksanakan pada Rabu (29/6).

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) ini berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mempercepat kolaborasi regional, nasional, dan global untuk mengatasi masalah sampah plastik laut.

“Upaya penanganan sampah harus mampu memadukan model pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah plastik dan memfasilitasi pengembangan ekosistem hilir. Ini akan mempelopori aliran pendapatan baru untuk mengekstraksi nilai maksimum dari bahan termasuk kaca, kertas, logam, dan sampah plastik,” ujar Luhut.

Sampah plastik merupakan masalah global yang masih sukar dipecahkan, banyak penelitian yang menunjukkan dampak merugikan dari sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat, hingga ekonomi lokal dan nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan perhatian nyata yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengurangi sampah plastik di ekosistem.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana Perpres ini mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025 dengan membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).

Dalam paparannya, Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves menjelaskan mengenai capaian, tantangan, serta langka kedepan yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dalam upaya mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% pada 2025.

Selain Nani Hendiarti, Unni Kløvstad yang merupakan Director of Ocean and Business Development, Norwegian Ministry of Foreign Affairs juga menjelaskan bagaimana Norwegia mengatasi permasalahan sampah laut yang bersifat lintas batas, termasuk mengenai dukungan kepada Indonesia yang merupakan mitra Norwegia dalam upaya penanganan sampah laut.

“Kami turut mendukung Indonesia dalam upaya penanganan sampah salah satunya melalui penyelenggaraan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC). Kompetisi EPPIC ini merupakan kesempatan untuk mendorong perubahan dengan meningkatkan kesadaran dan mencoba pendekatan baru untuk mengatasi masalah plastik domestik,” ujar Unni.

Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula Program Bersih Indonesia. CEO The Alliance to End Plastic Waste, Jacob Duer yang menjadi salah satu narasumber dalam acara ini memaparkan tentang proyek Bersih Indonesia dalam rangka pengelolaan sampah plastik.

“Bersih Indonesia dibangun di atas momentum yang diciptakan oleh pemerintah untuk memajukan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Program ini juga berpotensi menciptakan blue print untuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara finansial di pasar negara berkembang, di mana investasi di bidang ini secara tradisional menjadi rintangan yang signifikan. Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan sistem yang mendukung ambisi Indonesia bebas sampah plastik,” jelas Jacob.

Alliance to End Plastic Waste (AEPW) merupakan koalisi perusahaan terbesar di dunia dari seluruh rantai nilai plastik, termasuk produsen resin plastik, pengguna plastik (produsen dan pengecer), pengelola dan pendaur ulang sampah, dan lainnya. Saat ini, AEPW memiliki 70 perusahaan anggota yang di antara mereka telah menyumbangkan lebih dari US$1 miliar untuk diinvestasikan dalam merintis pendekatan baru untuk menangani sampah plastik.

Side event ini juga dihadiri oleh pakar sampah plastik laut, Prof. Richard Thompson selaku Director of Marine Institute, University of Plymouth yang membahas mengenai peran akademisi dalam penanganan sampah laut, dan Valerie Hickey selaku Global Director of Environment, Natural Resources, and Blue Economy, World Bank yang membahas mengenai pendekatan yang dilakukan World Bank dalam melawan polusi plastik dunia.

Tentang TKN PSL

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di laut. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana didalamnya terdapat target penanganan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini, dibentuk pula Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) yang memberikan arahan-arahan strategis bagi kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan sampah laut selama jangka waktu 8 tahun (2018-2025).

TKN PSL diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai ketua harian. Selain itu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana RAN PSL dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi bertindak sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana RAN PSL. Sebanyak 18 Kementerian dan Lembaga di Indonesia tergabung dalam TKN PSL.

Saat ini, 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan dan 30% diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Setiap tahunnya, 0,27 – 0,59 juta ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia dan berkontribusi terhadap akumulasi sampah lokal (LIPI, 2018). Hal ini turut dipengaruhi oleh pasang surut ombak di laut (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2018).

(TRY/RZD)