Wakil Bupati (Wabup) Pakpak Bharat, Prof. Mutsyuhito Solin mengatakan pemerintah daerah (Pemda) serius merespons hasil AKM yang merupakan bagian dari rapor pendidikan yang mengukur kinerja pendidikan di masing-masing daerah.

"Keberhasilan pemerintah daerah meningkatkan hasil AKM di bidang literasi membaca, akan menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan pendidikan di daerah," ujarnya, Rabu (6/7).

Dipaparkannya, literasi merupakan keterampilan kunci membangun SDM. Hanya dengan terampil membaca, siswa mampu memahami pengetahuan, menguasai keterampilan teknis, membuat keputusan, dan bekerja sama. Sayangnya, sekitar 50 persen siswa sekolah dasar (SD) di Sumatera Utara (Sumut) belum mampu mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca berdasarkan hasil AKM yang diumumkan Kemendikbudristek beberapa waktu lalu.

Namun, Mutsyuhito melanjutkan, kebijakan Kemdikbudristek menjadikan literasi membaca sebagai salah satu indikator kinerja pendidikan merupakan hal tepat. Secara internasional, literasi membaca memang sudah lama digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di berbagai negara.

Salah satu pengukuran internasional yang menggunakan literasi membaca sebagai indikatornya adalah Programme for International Student Assessment (PISA). Pengukuran ini dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di 85 negara. "Selama 18 tahun mengikuti PISA, kemampuan membaca anak-anak di Indonesia hanya berada di skor 371. Artinya, selama 18 tahun, Indonesia belum banyak melakukan perubahan," ungkapnya.

Pakpak Bharat, lanjutnya, pun merespons hasil AKM dengan memprioritaskan perbaikan mutu guru. Guru menjadi faktor kunci. Semakin baik kemampuan guru mengajarkan literasi membaca, maka akan semakin meningkatkan siswa dalam menggunakan keterampilan literasi.

Oleh karena itu, ada empat hal, sebutnya, yang dilakukan P

emkab Pakpak Bharat untuk meningkatkan literasi baca anak. Pertama, sekolah wajib membuka hasil AKM.

Dijelaskannya, setiap kepala sekolah (Kepsek) wajib membuka hasil AKM sekolah masing-masing dengan mengajak serta seluruh gurunya. Hal ini dilakukan agar civitas akademika sekolah mengerti kekuatan dan kelemahan sekolah dan mampu menyusun program untuk mengatasi persoalan masing-masing. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, setiap sekolah telah menghasilkan rencana kegiatan untuk merespons rapor sekolah masing-masing di tiga bidang, yakni literasi, numerasi, dan karakter.

Lalu, kedua, meningkatkan kompetensi guru. "Setiap guru harus memperbaharui dan meningkatkan kompetensinya terus menerus. Guru perlu dilatih untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang dilakukannya dan menyusun rencana pembelajaran yang baru untuk mengatasi hal-hal yang dinilai tidak efektif.

"Kita ketahui, ada tiga langkah refleksi guru yakni mendeskripsikan suasana pembelajaran, mengevaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, dan menyusun rencana baru untuk mengatasi bagian-bagian proses yang dinilai tidak efektif," paparnya.

Ketiga, lanjutnya, yakni MGPP dan MKKS digunakan untuk peningkatan kapasitas. "Menggunakan forum Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) sebagai saran pengembangan kapasitas. Forum-forum ini harus dihidupkan kembali agar penataan pendidikan lebih meluas menjangkau semua sekolah-sekolah kita," ungkapnya.

Terakhir, ke empat, menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi. "Membangun kerja sama dengan berbagai organisasi yang concern terhadap peningkatan mutu guru. Ada berbagai organisasi yang dapat diandalkan untuk membantu sebagaimana yang telah kita manfaatkan selama ini seperti Ikatan Guru Indonesia, Djalaluddin Pane Foundation, dan Gerakan Sumut Mengajar. Program-program pengabdian masyarakat para dosen dari kampus-kampus seperti Universitas Negeri Medan (Unimed). Salah satu kerja sama dengan Unimed yang sudah Pakpak Barat manfaatkan, adalah pelatihan guru untuk peningkatan literasi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ditambahkannya, penataan pendidikan untuk meningkatkan hasil literasi membaca bukanlah sesuatu yang rumit. Pemda dapat menggunakan dan mengadopsi banyak program dari Kemendikbud seperti program sekolah penggerak, program guru penggerak, kurikulum merdeka, untuk meningkatkan mutu guru.

"Yang diperlukan yakni kesiapan dan kemandirian, serta kepercayaan diri para kepala sekolah dan guru untuk mempelajari dan mengimplementasikannya. Pemda berperan memfasilitasi melalui anggaran dan regulasi," tambahnya.

(REL/BR)