Supari menyebut perencanaan PEL yang baik dapat punya multiplier effect yang kuat bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Swinburn, Goga & Murphy tahun 2006 adalah proses dimana terjadinya kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah (stakeholder) sehingga menciptakan kondisi yang produktif untuk membangun kapasitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Selain kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, perencanaan PEL yang baik mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang mampu membuka kesempatan kerja dan memerangi kemiskinan di daerah setempat,” ungkap Supari.

Konsep PEL dapat mempercepat tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan atau permodalan. Bergeraknya ekonomi lokal tersebut juga akan membantu mempercepat pengentasan kemiskinan pada suatu kawasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan terbesar masih terdapat di daerah perdesaan yang mencapai 2,25 dibandingkan perkotaan sebesar 1,23. Indeks tersebut menyatakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin turun nilai indeks, sederhananya ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit.

Menyikapi hal tersebut, dalam konteks upaya pemberantasan tingkat kemiskinan melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses produk dan layanan keuangan formal, termasuk perbankan. Survei nasional keuangan inklusif 2021 mengungkapkan kepemilikan produk atau layanan lembaga keuangan formal lebih banyak berada di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Sekalipun, dari sisi pertumbuhan kepemilikan di perdesaan lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan.

“Pertumbuhan kepemilikan produk keuangan formal tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,7 persen dari 61,7 persen pada tahun 2020 menjadi 65,4 persen. Sebagai target inklusi keuangan nasional 90 persen pada 2024, BRI berupaya untuk berkontribusi dari ekosistem mikro dan ultra mikro sebesar 70 persen, dan sampai dengan 2021 kontribusi BRI telah mencapai 64 persen,” tegas Supari.

Optimalisasi Ekonomi Lokal

Dalam 2 tahun terakhir masa pandemi, menjadi masa - masa berat bagi perekonomian secara nasional. Pembatasan mobilitas masyarakat guna mitigasi penyebaran Covid19, seakan menghentikan denyut jantung aktivitas pelaku usaha sehingga banyak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang salah satunya memaksa terjadinya migrasi masyarakat dari perkotaan kembali ke perdesaan (ruralisasi).

Pada tahun pertama pandemi, terlihat adanya kenaikan tingkat tenaga kerja informal di perdesaan menjadi 73,41 persen atau mengalami kenaikan sebesar 3,40 persen dari tahun sebelumnya 70,01 persen.

Naiknya angka tersebut mengindikasikan ruralisasi benar terjadi. Disamping itu, pada sektor formal di perdesaan juga terjadi penurunan tenaga kerja. Hal itu tidak terlepas dari dampak pandemi yang telah melemahkan berbagai sektor formal diseluruh wilayah.

Pada 2021, terjadi sebuah pergerakan data yang menarik, dimana sektor informal terjadi penurunan dan sektor formal mengalami kenaikan yang besarannya sama, yakni sebesar satu persen. Hal ini dapat kita intepretasikan bahwa terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor informal kepada sektor formal atau telah terjadi penciptaan lapangan kerja formal baru di perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja baru.

“Sebagai salah satu mitra strategis dalam pengembangan ekonomi lokal, BRI sebagai bank yang memiliki fokus terhadap pengembangan usaha mikro dan ultra mikro memegang peranan penting. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan BRI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” tanbah Supari

Sejak tahun 2020, BRI telah menginisiasi beberapa program pemberdayaan sebagai garda terdepan dalam roadmap pengelolaan bisnis mikro BRI. Melalui program Desa Brilian BRI yakni sebuah program pemberdayaan desa yang menyasar pada optimalisasi beberapa aspek, meliputi fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), implementasi digitalisasi, penciptaan inovasi serta keberlanjutan desa berdasarkan visi misi pengelolaan desa. Adapun, tujuan program tersebut menciptakan desa yang tanggap, tangguh dan terus melakukan inovasi terhadap perubahan kondisi lingkungan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hingga saat ini, telah terdapat lebih dari 1.500 desa yang tergabung dalam binaan program Desa Brilian BRI.

Pendalaman Inklusi Tingkatkan Kesejahteraan

Penelitian yang dilakukan oleh LPEM UI pada tahun 2021 menunjukkan bahwa nasabah BRI memiliki nilai indeks kedalaman inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah non-BRI. Selain itu, didapat pula indeks literasi keuangan secara rata - rata lebih tinggi untuk individu yang berada di dalam ekosistem BRI.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses produk dan layanan perbankan secara menyeluruh di dalam ekosistem. Baik itu dari sisi kemudahan dan kebutuhan transaksi keuangan masyarakat, hingga pembiayaan atau tambahan modal dalam rangka menambah skala produksi pelaku usaha.

Melalui management tool dengan berbasis data analytic, BRI mampu memberikan visualisasi potensi pendalaman inklusi suatu daerah. Sebagai contoh, Desa Jatihurip yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6.000 orang tersebut, memiliki lebih dari 4.200 penduduk dengan usia dewasa. BRI sendiri telah berkontribusi untuk inklusi keuangan di desa tersebut mencapai lebih dari 73 persen.

Dalam mendukung pengembangan usaha mikro setempat, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan super mikro mencapai lebih dari Rp 4,1 miliar kepada lebih dari 250 pelaku usaha. Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diawal tahun 2022 terkait dengan dampak penyaluran KUR mengungkapkan bahwa akses KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata – rata sebanyak 3 orang. Merujuk penelitian dimaksud BRI telah mampu menciptakan lebih dari 750 lapangan kerja di desa Jatihurip.

“Salah satu yg menjadikan desa kami menjadi desa mandiri adalah pembinaan dari BRI. Dengan menjadi salah satu Desa BRILian, Desa kami mengalami peningkatan dalam sektor pembangunan dan pemberdayaan baik tatanan sosial, budaya dan pengembangan ekonomi rakyat yang menjadikan tiap individu masyarakat desa memiliki penghasilan,” ujar Dadang Mursyid, Kepala Desa Jatihurip.

“Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi lokal, BRI mengedepankan pemberdayaan secara inklusif dan berkelanjutan. Pendalaman inklusi keuangan terhadap ekosistem desa juga menjadi fokus Perseroan, sebagai bentuk nyata kontribusi BRI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat inklusi nasional mencapai 90 persen pada tahun 2024,” pungkas Supari.

(REL/JG)