Simalungun bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan memilik jalan pesisir pantai terpanjang di Danau Toba, namun sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini belum tersentuh.

Kata dia, Simalungun memiliki luas teritorial + 4372 Km², mendapatkan anggaran minim, kabupaten kecil lain di Kawasan Danau Toba justru memperoleh anggaran lebih besar.

"Ketika Toba dan Samosir bagus ini akan kelihatan pincang karena jalannya dari Simalungun,” tegas Radiapoh saat menghadiri Rapat Koordinasi Penelaahan Usulan Anggaran Tambahan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Sudamala Resort, Labuan Bajo, Nusa Tengara Timur, (18/8).

Dia lanjut menjelaskan, Pemkab Simalungun juga ikut melakukan program pemerintah pusat dalam pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.

“Kami, pemerintah daerah sudah melakukan progres untuk mendukung program pemerintah pusat namun kami memiliki keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan, Simalungun salah satu daerah lumbung beras di Sumatera Utara namun dalam beberapa dekade belakangan ini jaringan irigasinya belum pernah tersentuh dan hampir 80 persen jaringan irigasi di Simalungun rusak parah.

“Presiden mengatakan Simalungun lumbung beras di Sumatera utara. Untuk itu berikan perhatian dan dukungan atas pembangunan di Simalungun,” kata Radiapoh.

Merujuk pada pokok rapat koordinasi tersebut, pada 15 Juli 2022, Menko Maritim dan Investasi menyampaikan hasil Rakornas 5 DPSP yang antara lain pengalokasian anggaran Rp.18,9 triliun untuk percepatan pembangunan di 5 DPSP.

Untuk menajamkan alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2023, disepakati untuk penyelengaraan rapat singkronisasi anggaran terkait pariwisata bersama 21 K/L beserta Kemenkeu dan Bappenas. Tujuan rapat untuk memastikan ketersediaan dan rincian anggaran.

(FHS/CSP)