Massa Cipayung Plus duduk bersama Ketua DPRD Asahan, Baharuddin Harahap, Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj dan Dandim 0208/AS, Letkol Franki Susanto di depan Gedung DPRD Asahan, Selasa (6/9). (Analisadaily/Arifin)
Analisadaily.com, Kisaran - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan untuk menolak kebijakan Pemerintah karena menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (6/9).
Masa datang dari Kampus Universitas Asahan (UNA) ke Kantor DPRD Asahan dan mendapat pengawalan dari Kepala Kepolisian Resor Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj dan Dandim 0208/AS Letkol Franki Susanto beserta masing-masing jajarannya.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Asahan, Joshua Tobing, mengatakan di tengah fluktuasi keuangan masyarakat yang habis-habisan dihantam pandemi Covid-19, kali ini bertambah parah karena kenaikan BBM.
"Ekonomi masyarakat saat ini belum stabil akibat dampak dari Covid-19, namun Pemerintah sudah menambah beban masyarakat dengan menaikan BBM. Di mana fungsi wakil rakyat saat ini, kenapa wakil rakyat tidak melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM," kata Joshua bersama masing-masing pimpinan organisasi kemahasiswaan, Mawal Aisyah Harahap ketua PMII Asahan, Anggi Rahmuja Ketua IMM, Romanus Marbun Ketua GMNI Asahan, Sakti Andiyanto ketua KAMMI.
Aksi unjuk rasa ini terjadi, berawal dari kerisauan masyarakat pasca peryataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 3 September 2022 tentang menaikan BBM.
"Hari ini kami turun ke jalan untuk menegakkan sila ke lima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan meminta kepada DPRD Asahan untuk menyampaikan tuntutan kami ke tingkat pusat untuk menolak kenaikan BBM," ujar Mawal.
Massa meminta anggota DPRD Asahan untuk menyampaikan tuntutan menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia minyak, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan serta mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan.
Usai menyampaikan tuntutan hampir satu jam di depan gedung DPRD Asahan, akhirnya Ketua DPRD Asahan, Baharuddin Harahap bersama Kapolres dan Dandim duduk bersama mahasiswa di depan gedung DPRD, dan mengucapkan terima kasih telah melakukan aksi demonstrasi dengan tertib.
Baharuddin mengatakan, akan menampung aspirasi para mahasiswa untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah pusat.
"Kami hanya bisa meneruskan aspirasi para adik-adik mahasiswa kerena untuk memutuskan adalah kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.
Setelah mendengar pernyataan dari ketua DPRD Asahan dan menandatangani pernyataan sikap yang sudah dibuat oleh para mahasiswa. Akhirnya para mahasiswa membubarkan diri dengan tertibkan dan dikawal oleh personil Polres Asahan.
(ARI/CSP)
