“Jangan naikkan harga BBM bersubsidi, mengganggu kestabilan harga lainnya, jangan kenaikan BBM membuat masyarakat semakin menderita,” tegas Koordinator Lapangan, Jihan.

Kata dia, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat menyengsarakan masyarakat. DPRD dan Pemerintah Kota harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan DPRD sibuk berkutat dalam rencana maju sebagai calon Wali Kota.

Koordinator Aksi lainnya, Ogud Iskandar, meminta komitmen dan statemen DPRD secara tegas untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Massa juga meminta agar buruh dan sopir angkot harus diperhatikan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Harapan Aliansi Masyarakat Tebingtinggi apa yang disampaikan dapat diteruskan ke pemerintah pusat.

Sebanyak 5 point yang menjadi tuntutan massa yakni, menolak pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah kendalikan harga barang barang pokok, mendesak pemerintah tunda proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggarannya untuk subsidi BBM, meminta transparansi penyaluran bantuan dan meminta pemerintah menaikkan UMR Kota Tebingtinggi.

Penjabat Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiatyhi, mengatakan aspirasi masyarakat akan disampaikan secara berjenjang ke pemerintah pusat. Terkait kegiatan di masyarakat masalah fakir miskin dan kaum dhuafa akan disikapi Pemko Tebingtinggi.

Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, meminta masalah anak fakir miskin dan dhuafa dapat disampaikan ke DPRD. Terkait masalah kenaikan harga BBM, Partai Golkar sudah menyampaikannya secara berjenjang. DPRD Tebingtinggi juga akan tetap mendorong aspirasi masyarakat tersampaikan ke pusat melalui fraksi – fraksi yang ada di DPRD.

“Kami dapat menyimpulkan, DPRD akan meminta Pemko Tebingtinggi segera melalukan kajian terhadap UMR, transparansi Pemko dalam memberikan bantuan ke masyarakat. Aspirasi masyarakat baik melalui partai dan fraksi akan disampaikan ke pemerintah pusat,” kata dia.

(FEL/CSP)