Salah satu data yang diisukan bocor adalah milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Berdasarkan pemberitaan yang tayang pada akhir Agustus 2022 lalu, Kemenkumham sempat membantah adanya data yang bocor dari sistem mereka (Simpeg).

Pokok dari bantahan Kemenkumham RI tersebut yakni membantah adanya data pegawai mereka yang bocor di internet.

Pada 8 September 2022 lalu, seorang warganet kembali menyiarkan data berukuran 900 megabyte yang diduga milik Kemenkumham RI di salah satu forum laman internet.

Terkait hal tersebut, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan melakukan langkah inisiatif untuk menganalisis data yang diduga bocor milik Kemenkumham RI.

Analisis tersebut dilakukan karena isu terkait keamanan data adalah hal penting bagi masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Lalu pentingnya menyiarkan informasi yang jelas dan benar sesuai fakta bagi masyarakat terkait isu kebocoran data di internet.

IWO Medan saat ini tengah mempelajari dan menganalisis data apa saja milik Kemenkumham yang diduga bocor tersebut.

Berdasarkan analisis sementara ada pun data milik Kemenkumham RI yang bocor yakni terkait:

1. Data Pegawai

2. Perjanjian Kerja

3. Usulan promosi jabatan

4. Perjanjian kerja

5. Berita acara pemeriksaan

6. Penilaian pegawai

7. Resume temuan BPK

8. Laporan Kinerja

9. Pengadaan barang dan jasa

10. Surat perintah

11. Surat edaran

12. Hukuman Disiplin Tingkat Berat

"Berkas atau surat yang diduga bocor tersebut ada yang sifatnya biasa dan rahasia," terang Ketua IWO Medan, Erie Prasetyo, Jumat (9/9).

Terkait jumlah berkas yang bocor saat ini IWO sedang melakukan penghitungan dan analisis. Kendati demikian, berkas atau data yang disiarkan di internet tersebut jumlahnya ditaksir ratusan hingga ribuan.

Erie mengatakan, IWO Medan membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk menganalisis data-data yang diduga bocor dari Kemkumham RI dan lembaga negara lainnya.

"Data yang diduga bocor itu banyak yang penting. IWO menyarankan kepada Kemenkumham jangan tergesa-gesa dulu menyimpulkan bahwa data yang diduga bocor itu tidak krusial. Data tersebut bukan hanya terkait data pegawai saja," jelasnya.

Berkas yang bocor itu berisi informasi atau data dalam bentuk pdf dan Ms. word. Lalu berkas yang diduga bocor itu ada yang dibubuhi tanda tangan pejabat hingga menteri.

Hingga saat ini, tim khusus dari IWO masih melakukan analisis, termasuk terkait data pegawai, mutasi, data keuangan, data CPNS dan data pejabat tinggi di Kemenkumham.

Nantinya, setelah analisis ini hasilnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh tim khusus dari IWO Medan. Termasuk langkah-langkah apa yang akan dilakukan IWO Medan menyikapi hal ini.

"Nantinya kita akan uji sampling data yang bocor tersebut. Hal yang penting juga adalah soal kebenaran informasi kepada masyarakat. Mari kita belajar juga dari persoalan-persoalan yang belakangan terjadi di Indonesia, bahwa penyampaikan informasi yang tidak benar bisa berdampak pada sosial masyarakat," pungkas Erie.

(REL/RZD)