Volker Turk Ditunjuk Sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM

Volker Turk Ditunjuk Sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM
Menteri Imigrasi Kanada, John McCallum berbicara dengan Asisten Komisaris Tinggi untuk Perlindungan, Volker Turk (kanan) di sebuah acara tentang "Memobilisasi Pendekatan 'Seluruh Masyarakat' untuk Pengungsi" selama Sesi ke-71 Majelis Umum PBB di Manhattan (Reuters/Andrew Kelly)

Analisadaily.com, Jenewa - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (8/9) menyetujui penunjukan Volker Turk dari Austria sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Reuters melaporkan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengusulkan agar Turk menggantikan Michelle Bachelet dari Chili, yang masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus. Turk saat ini bekerja di kantor Guterres sebagai sekretaris jenderal untuk kebijakan.

Tantangan paling mendesak bagi Turk adalah bergulat dengan tindak lanjut laporan tentang wilayah Xinjiang China yang diterbitkan oleh pendahulunya beberapa menit sebelum keberangkatannya.

Laporan tersebut menemukan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif China terhadap Uyghur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. China dengan keras menyangkal segala pelanggaran di Xinjiang.

"Adalah harapan China bahwa Tuan Turk akan memimpin kantor dengan secara ketat mematuhi prinsip-prinsip objektivitas, ketidakberpihakan dan non-politisasi," kata Wakil Duta Besar China untuk PBB, Dai Bing kepada Majelis Umum dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Jumat (9/9).

Wakil Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lisa Carty, mengatakan Turk harus menjadi suara yang independen, tidak memihak, dan teguh untuk masalah hak asasi manusia di seluruh dunia.

“Komisaris tinggi harus mau menyebut pelanggaran dan pelanggaran HAM di mana pun itu terjadi,” katanya.

Komisaris tinggi memainkan peran penting dalam berbicara menentang kemunduran kebebasan pada saat otokrasi mendapatkan pengaruh dengan mengorbankan demokrasi.

Kandidat lain untuk pekerjaan itu termasuk diplomat karir Federico Villegas dari Argentina, dan Adama Dieng dari Senegal, yang sebelumnya menasihati Guterres tentang pencegahan genosida.

Phil Lynch, direktur eksekutif Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan pemilihan orang Turki tidak memiliki transparansi dan konsultasi dengan masyarakat sipil yang independen.

"Sekretaris Jenderal melewatkan kesempatan kunci untuk membangun legitimasi dan otoritas Komisaris Tinggi berikutnya," kata Lynch.

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi