Hal itu disampaikan dalam Dialog Multi Pihak untuk Aksi Kolaboratif Membangun Ketahanan Iklim dan Ketahanan Pangan di Labuhanbtu, bersama HAPSARI Sumatera Utara (Sumut) dan Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu di Aula Kantor Bappeda pada Rabu (14/9).

Dalam paparannya, Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) Sumut, Lely Zailani mengatakan, perubahan iklim akan menjadi pemicu krisis sosial ekologis yang luas. Masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin lebih rentan dibanding yang berpenghasilan menengah atau kaya, terlebih kaum perempuan dan anak-anak.

"Bencana alam dan kelaparan adalah contoh nyata dampak perubahan iklim yang berakibat pada penurunan kualitas hidup anak, perempuan, dan memperbesar kesenjangan gender dalam masyarakat. Belakangan, dampak krisis iklim ini perburuk pula dengan dampak pandemic Covid-19 yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan," katanya didampingi Ketua SPI Labuhanbatu, Istuti Laili Lubis.

Oleh karena itu, HAPSARI menawarkan aksi kolaboratif program Kampung Nusa (Kampung Nutrisi Keluarga) sebagai strategi untuk ketahanan iklim dan ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menanam.

"Tidak sekedar menanam, tetapi menanam dengan pengetahuan dan kesadaran bahwa dengan menanam kita berkontribusi menyelamatkan bumi dari ancaman krisis iklim, sekaligus mengantisipasi rawan pangan di masa depan," ucap Lely.

Kepala Bappeda Labuhanbatu, Hobol Zulkifli, menyambut baik gagasan inovatif Kampung Nusa yang ditawarkan HAPSARI, karena hal ini sesuai dengan Perda Labuhanbatu No.2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Dialog tersebut bahkan langsung ditindak lanjuti dengan pertemuan terbatas antara HAPSARI, SPI Labuhanbatu dan Tim Inovasi PKK Kabupaten Labuhanbatu, untuk diskusi awal rencana aksi kolaboratif dalam rangka Program Pemberdayaan Perempuan.

Hobol Zulkifli mangatakan akan mendorong adanya instrumen kebijakan sebagai bentuk dukungan dan kemudahan akses sumberdaya dalam mengembangkan aksi kolaboratif program Kampung Nusa, untuk inovasi daerah di kabupaten Labuhanbatu.

"Kami akan membantu mempersiapkan regulasi yang dibutuhkan, sehingga aksi kolaborasi ini dapat diwujudkan dan menghasilkan inovasi-inovasi pembangunan daerah di kabupaten Labuhanbatu," ujarnya.

Dialog Multi Pihak yang difasilitasi Bappeda itu menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, serta PKK dan Darma Wanita tersebut dilakukan terkait dengan program HAPSARI tahun 2022-2023, 'Membangun strategi pencegahan perubahan iklim dan ketahanan pangan keluarga untuk mengatasi ketimpangan akses sumber daya di Sumatera Utara' yang diimplementasikan di kabupaten Labuhanbatu.

Untuk program ini HAPSARI mendapat dukungan pendanaan dari Ford Foundation dengan persetujuan Ditjen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri.

(JW/RZD)