BBM solar yang diperoleh nelayan untuk melaut didapat dari pedagang pengecer dengan harga Rp 9.500 per liter. Bahkan saat harga solar masih Rp 5.150, nelayan mendapatkan dengan harga Rp 7.500. Dan setiap pergi melaut, nelayan membutuhkan solar rata-rata antara 10-30 liter.

Ini terungkap dari pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, yang diinisiasi oleh Fitra dan Perkumpulan Inspiratif di Belawan, Jumat (16/9).

Hadir pada pertemuan ini Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan, James Marihot Panggabean, Direktur Fitra, Irfan Hamdani Hasibuan, Mbak Wulan dari Perkumpulan Inisiatif, Ketua KNTI Kota Medan, Isa Basir, dan sejumlah perwakilan nelayan.

Di pertemuan ini, perwakilan nelayan di antaranya Ahmad Aji, Syafarudin dan Herman menyampaikan, nelayan kecil tidak menikmati BBM jenis solar bersubsidi karena untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi sangat rumit dan sulit.

Kata mereka, untuk bisa mendapat BBM bersubsidi, nelayan harus menunjukan surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Pemko Medan ke SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Dan rekomendasi bisa didapat jika nelayan telah memiliki 'Pass Kecil' atau surat izin kapal tangkap dengan kapasitas 1-10 GT dari DPKP.

"Nelayan banyak tidak paham mengurusnya, juga jauh. Harus ke DPKP di Medan atau ke Balai Perikanan di Medan Labuhan. Masa berlaku surat rekomendasinya juga singkat, jadi nelayan harus bolak balik mengurusnya jika ingin mendapat BBM bersubsisi, kan repot, sementara waktu kita di darat tidak banyak, dan sosialisasi tentang ini juga tidak ada dari pemerintah," kata Ahmad Aji.

Saat ini, lanjutnya, kondisinya semakin parah, karena SPBN yang ada di Bagan Deli Belawan sudah tutup, tidak lagi melayani pembelian BBM subsidi dari nelayan.

"Tapi anehnya, solar bersubsidi itu tetap beredar di pasaran dan dibeli nelayan dengan harga Rp9.500 per liter dari pedagang pengecer. Kami menduga masalah BBM ini sarat permainan dan yang menderita kami nelayan," ucap Ahmad Aji lagi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan nelayan terkait kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Abyadi mengatakan, Ombudsman akan mengkaji permasalahan ini dan akan menyurati Pemko Medan agar segera membuka kantor unit pelayanan DPKP di Belawan serta melakukan sosialisasi terkait syarat-syarat pengurusan izin kapal, surat rekomendasi pengisian BBM dan lainnya.

"DPKP itu harus buka kantor unit layanannya di Belawan, karena nelayan di Medan kebanyakan tinggal di Belawan. Jadi nelayan tak jauh mengurus surat-surat perizinan dan dokumen lainnya. Pemerintah harus hadir melayani masyarakat," ujar Abyadi.

Di kantor unit layanan itu nantinya, lanjut Abyadi, harus memberikan layanan sesuai standar pelayanan publik, seperti harus jelas dituliskan jenis layanan apa saja yang diberikan, berapa biayanya, dan berapa lama waktu pengurusannya. Dan ini semua harus disosialisasikan ke masyarakat nelayan.

Kemudian terkait BBM bersubsidi yang tak pernah didapatkan nelayan kecil di Belawan serta masalah telah tutupnya SPBN di Bagan Deli Belawan, Ombudsman akan mempelajari hal ini dengan melakukan koordinasi ke Pemko Medan, Pertamina dan SKK Migas.

"Masalah ini perlu dilakukan penelusuran lebih dalam. Kenapa nelayan tak bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara langsung dari SPBU dan SPBN, sementara BBM bersubsidi beredar dipasaran tapi harus dibeli nelayan dari pedagang pengecer dengan harga yang tinggi," kata Abyadi.

"Perlu juga dilakukan penelusuran, sebenarnya alokasi kouta BBM bersubsidi untuk nelayan di Belawan itu berapa besar dari SKK Migas, berapa besar yang terserap dan melalui perusahaan apa disalurkan. Kemudian SPBN di Belawan yang tutup itu apakah masih tetap mendapat kouta BBM bersubsidi dan kemana disalurkan. Ini semua baru bisa terjawab jika kita sudah bertemu dengan pihak Pertamina dan SKK Migas," tegasnya.

Sebelumnya, informasi yang disampaikan nelayan, SPBN yang berada di Bagan Deli memperoleh kouta BBM solar bersubsidi sebesar 32 ton dan dalam 2 hari langsung habis. Tetapi BBM bersubsidi dari SPBN ini juga tidak bisa didapatkan, karena nelayan tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Menurut nelayan, mereka telah beberapa kali mengajukan protes karena BBM bersubsidi dari SPBN itu hanya dinikmati para pengusaha yang memiliki kapal tangkap ikan di atas 20 dan 30 GT.

(JW/RZD)