"Bagaimana nasib orang miskin kalau kebijakan penghapusan tarif dasar listrik tersebut diterapkan"katanya pada wartawan saat berada Bandara Kualanamu, Senin (19/9).

Kata dia, kalau hal ini terus dibuat masyarakat makin lama semakin terpuruk. Sebab masyarakat kita ini tetap membutuhkan subsidi khususnya hal-hal yang pokok. Misalnya listrik,bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi tak bisa juga rakyat kita ini dibebaskan seperti negara maju. Padahal kita tau negara maju itu sudah cukup mapan ekonomi bahkan juga masih kesulitan dengan dampak pandemi Covid19,apa lagi kita warga Indonesia," jelasnya.

Dengan adanya wacana penghapusan ini kita harap adanya transparansi dari pemerintah, kebijakan itu hendaknya ditinjau ulang,sebab listrik ini sudah menjadi kebutuhan prioritas semua warga khususnya golongan menengah kebawah.ungkapnya.

Ditambah lagi dengan harga-harga kembali naik akibat kenaikan harga BBM. Otomatis dengan kondisi sekarang menambah beban masyarakat semakin banyak.

Maka saya berharap pemerintah harus memikirkan kondisi ini apalagi ditengah situasi saat ini belum pulih akibat pamdemi.

Kedepan pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan. Daya beli masyarakat tinggi, semakin banyak uang di tengah dimasyarakat,pengangguran berkurang kemudian biaya-biaya siluman, premanisme,pungutan liar dibasmi itu yang penting saat sekarang.

(KAH/CSP)