Anggota kehormatan Bara JP, Bobby Nasution, yang didaulat telah menjadi Anggota Kehormatan Bara JP Sumut kini menjabat Wali Kota Medan membuka acara konferda sekitar pukul 17.00 WIB. Acara perhelatan relawan ini mengundang pengurus kabupaten kota se-Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Panitia, Ngadang Ginting didampingi sekretaris Andus Sipayung mengatakan kehadiran Bobby Nasution merupakan semangat baru bagi relawan perubahan.

"Kehadiran Wali Kota merupakan semangat baru bagi relawan, kita mengundang seluruh pengurus dari 33 kabupaten kota untuk mengadakan konsolidasi internal sekaligus mengadakan seminar pertanahan dengan mengundang pembicara dari Jakarta dan BNNP Sumatra Utara," ucap Ginting, Selada (27/9) di Medan.

Ketua Caretaker Bara JP Sumut, Heryanson Munthe, penanggung jawab kegiatan membenarkan acara itu merupakan konsolidasi internal.

"Tujuan utama dari pertemuan ini sesuai dengan amanah AD/ART organisasi yaitu pembenahan internal organisasi. Pertemuan ini dihadiri 25 DPC dari 33 Kabupaten Kota se-Sumut. Dalam rapat pleno diputuskan, menunjuk 3 orang penjabat yang diketuai Sarmedy Sipayung untuk melaksanakan Konferda paling lama 6 bulan mendatang usai membenahi struktur di 33 DPC Kabupaten Kota, jadi giat kita fokuskan pada kegiatan seminar pertanahan dan Narkoba," ujar Heryanson Munthe.

Ia mengatakan maraknya permasalahan tanah di Sumut membuat pihaknya mengambil topik Penataan Aset dan Akses Tanah Adat Mewujudkan Reforma Agraria.

"Adli M Abdullah yang juga merupakan tenaga ahli Menteri ATR/BPN yang juga merupakan dosen memiliki segudang pengalaman dalam hal permasalahan tanah adat. Jadi kita mengundang beliau berharap menambah bekal para relawan untuk memahami aturan terkait pertanahan," terangnya.

Lanjutnya, pada sesi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) waspadayang dibawakan oleh Dr. Tuangkus Harianja, MM kepala BNN Pematangsiantar mendapat respon positif pada ketua DPC.

"Pada saat pemaparan oleh Dr Harianja, respon positif dari para ketua DPC untuk ikut menjadi corong sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba terlihat dari banyaknya pertanyaan dari daerah," ungkap Munthe.

Ke depan pihaknya mengatakan akan terus meningkatkan koordinasi dengan BNNP di Sumut, termasuk ke BNN Daerah, dan akan mendorong agar tiap kabupaten kota mengalokasikan anggaran P4GN.

"Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan perintah presiden yang wajib kita kawal. Hal ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, seluruh Menteri, Seskab, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Gubernur dan Bupati," kata Heryanson.

Ia mengatakan Sumut dengan predikat nomor 1 peredaran narkoba harus dibarengi keseriusan Pemerintah Kabupaten Kota untuk bersama sama melaksanakan Inpres ini.

"Dari hulu sampai hilir tentu harus ditangani serius, jangan kebanyakan seremonial saja Sosialisasi P4GN ini, gotong royong bersama, alokasi anggaran, dan pembentukan tim kerja yang tepat akan berhasil meninggalkan predikat nomor satu peredaran Narkoba," pungkasnya.

(JW/RZD)