Tujuan unjuk rasa yang dilakukan puluhan nakes tersebut untuk mengadukan nasib mereka yang selama ini tidak mendapat perhatian dari Pemkab Asahan, dalam hal ini agar kehidupan mereka bisa ditampung dalam anggaran APBD.

"Kami datang ke Kantor Bupati ini untuk mengadukan nasib kami yang saat ini tidak diperhatikan oleh Pemkab Asahan," ungkap Roihan Marpaung selaku penanggungjawab dari aksi unjuk rasa tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan dasar kekecewaan mereka yang mendalam, tetap meminta kepada seluruh pejabat maupun stakeholder Kabupaten Asahan untuk membuka mata hati dan mendengarkan jeritan dari para nakes.

"Tolong beri kami solusi agar kami mampu berdiri tegak dan merasa bangga menjadi seorang tenaga medis yang berintegritas," ujarnya.

Mereka juga mencontohkan nakes Kota Tanjungbalai yang anggaran ditampung menggunakan APBD, sehingga nakes di sana terlihat berintegritas.

"Kenapa APBD Kota Tanjungbalai bisa menampung anggaran untuk insentif nakes yang notabene APBD-nya lebih kecil daripada APBD Kabupaten Asahan yang mencapai Rp 1,7 triliun," ujarnya.

Adapun tuntutan mereka yakni meminta kepada Bupati Asahan, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dan DPRD untuk membuka hati kemanusiaan serta melihat penderitaan.

"Kami butuh biaya tambah untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan istri agar mereka tidak malu saat mereka ingin bercita-cita sebagai nakes," ujarnya.

Kemudian, mendesak dan bermohon Bupati dan DPRD Asahan untuk segera mengesahkan nomenklatur insentif kepada para nakes yang berada di seluruh puskesmas yang ada di Asahan dengan kajian Rp 300 ribu per bulan per orang.

Lalu, meminta Bupati dan DPRD Asahan untuk segera mengevaluasi mempertimbangkan kedudukan Kadis Kesehatan, jika perlu mengganti Kadis Kesehatan karena sudah mengintimidasi nakes melalui Kepala Puskesmas.

"Kami memiliki bukti percakapan WhatsApp dan pertemuan langsung yang dilakukan siap kami beberkan ke permukaan publik," beber Roihan didampingi Andrian Sulin selaku Ketua Gerakan Pemuda Islam Sumut.

Selanjutnya, mendesak Bupati dan DPRD Asahan meregulasi dalam membentuk payung hukum untuk dimasukkan nomenklatur anggaran insentif kepada seluruh tenaga sukarela medis, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen keberpihakan Pemkab Asahan untuk membantu nakes.

Setelah berorasi hampir 30 menit, akhirnya Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menemui para nakes, dan mengatakan akan siap membantu tenaga sukarela medis untuk memberi insentif.

"Pemkab Asahan akan cari solusi ini atau Pemkab akan membentuk payung hukum untuk memberikan insentif namun tidak untuk tahun ini, tapi akan kita usahakan di tahun 2023, karena P-APBD 2022 sudah disahkan," kata Taufik.

Taufik juga menegaskan tidak boleh ada intimidasi yang dilakukan pimpinan terhadap tenaga sukarela medis.

"Kalau ada yang melakukan intimidasi laporkan ke saya, dan akan saya tindak siapa yang melakukan intimidasi tersebut," ujarnya.

Setelah mendengar keterangan dari Wakil Bupati Asahan yang siap membantu, akhirnya puluhan nakes membubarkan diri dengan tertib dan dikawal personel Polres Asahan dan Satpol PP.

(ARI/RZD)