"Saya mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan sukarela non ASN. Maka dari itu, DPRD Asahan melalui Fraksi PPP untuk memperjuangkan nasib mereka, memberikan insentif terhadap nakes," ungkap Ketua GMPI Asahan, Julianto Putra, Rabu (28/9).

Lebih lanjut dia menyampaikan simpatinya atas gerakan demontrasi. "Pastinya jiwa kita terpanggil dan hati kita juga tersentuh dengan tuntutan para tenaga kesehatan sukarela itu atau nakes," ujarnya.

Dia juga mengatakan, ini persoalan yang sederhana, bukan soal tidak bisa, tetapi masalahnya mau atau tidak mau untuk memperjuangkan dana insentif para tenaga kesehatan sukarela ke dalam APBD Tahun 2023.

"Kita juga manusia dan mereka juga manusia yang sangat diperhatikan," imbuh mantan aktivis berkacamata ini.

Ditambahkannya, ia berkeyakinan panganggaran insentif tenaga kesehatan sukarela tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan berlaku, yang terus menjadi polemik di kalangan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dia juga meminta ketua Fraksi PPP DRPD Asahan untuk pro-aktif memperjuangkan insentif para tenaga kesehatan sukarela sebesar Rp 1.000.000, dengan cara legislatif dan eksekutif harus duduk bersama untuk mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku.

"Sehingga, lanjutnya, tidak ada pelanggaran nantinya. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seharusnya para akes sukarela jadi prioritas untuk dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," sebutnya.

Ketua Fraksi PPP sekaligus Sekretaris Komisi C DPRD Asahan, Nanang Syahrial siap memperjuangkan uang insentif untuk nakes sukarela yang akan ditampung pada APBD 2023.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan Pemkab Asahan untuk membahas nasib nakes, agar bisa mendapat uang insentif tiap bulan," kata Nanang Syahrial.

Disinggung mengenai apakah tidak melanggar hukum terkait uang insentif yang diberikan kepada nakes, dia menjelaskan pihaknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan dewan pakar yang ada di DPRD Asahan.

"Kami berkomunikasi dulu ke dewan pakar soal insentif yang akan diberikan kepada nakes. Artinya kami tetap memperjuangkan insentif nakes untuk ditampung pada APBD 2023," ujarnya.

(ARI/RZD)