Hal tersebut menjadi salah satu pembentukan Holding Ultra Mikro dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding, bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memiliki customer base kuat di sektor tersebut. Harapannya, Holding yang dipimpin BRI dapat memberikan akses keuangan untuk pelaku usaha yang selama ini luput dari layanan keuangan formal di Indonesia.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Holding Ultra Mikro akan mampu “menyapu” pelaku usaha ultra mikro melalui konsep pemberdayaan holistik yang disiapkan perseroan. Dirinya menyebut customer base BRI setelah Holding Ultra Mikro mampu melejit hingga mencapai 33 juta dan akan terus diberdayakan agar “Naik Kelas”.

“Mereka kita sapu semua dengan konsep pemberdayaan yang framework-nya itu sudah baku di BRI. Kemudian kita literasi dengan literasi sentuhan, literasi bisnis sedikit saja, maka kapabilitas dan kapasitasnya akan naik luar biasa. Kalau sudah naik, mereka berpotensi menyerap tenaga kerja lebih besar lagi," ungkap Supari dalam Financial Inclusion Talk yang merupakan acara untuk mendukung agenda prioritas presidensi G20 yang digagas oleh BRI.

Supari juga menjelaskan bahwa BRI telah melakukan perubahan business model dalam mendukung strategi go smaller, go faster, go shorter. "Sekarang model bisnis-nya sudah berubah. Kalau dulu kita heavy di pembiayaan, sekarang pembiayaan kita jadikan bagian dari pemberdayaan, sehingga yang di depan adalah pemberdayaan," lanjutnya.

“Pemberdayaan Ultra Mikro yang juga melalui pembiayaan akan berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan serta menanggulangi kemiskinan”, tambahnya.

Disamping itu, penyaluran KUR oleh BRI juga telah berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Berdasarkan riset BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), setiap nasabah penerima KUR rata-rata mempekerjakan 3 orang. Dengan jumlah nasabah KUR BRI yang mencapai 10,7 juta, maka KUR BRI diperkirakan dapat menyerap 32,1 juta total lapangan pekerjaan di Indonesia.

Pada tahap lanjutan, Supari menyebut bahwa pemberdayaan ini mampu meningkatkan kapabilitas bisnis pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Pihaknya percaya, usai mendapatkan pendampingan, produk UMKM dapat menjadi solusi untuk meredam barang impor serta menjadi komoditas ekspor Indonesia.

Semangat ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan proporsi UMKM dalam komposisi ekspor Indonesia menjadi 17% pada 2024. “Belum lagi nanti di level yang atas sebenarnya mereka juga bisa untuk mengurangi ketergantungan kita dengan impor barang-barang dari luar negeri kalau mereka bisa memproduksi sendiri,” pungkasnya.

(REL/JG)