"Salah satu bentuk kurang tersentuhnya program HIV/AIDS terlihat dari berapa porsi anggaran yang disiapkan Pemko Medan terhadap masalah ini. Menurut informasi, tahun depan malah semakin turun di bawah Rp 100 juta. Dengan jumlah itu, apa yang bisa dilakukan untuk program penanggulangan HIV/AIDS," sebut Erwin, CSSHR PKBI Sumut, Sabtu (26/11) di Medan.

Hal ini terungkap dari hangatnya diskusi yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Sumatera Utara bekerja sama Indonesia AIDS Coalition (IAC) dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) menggelar pertemuan dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) peduli HIV/AIDSKota Medan.

Menurut Erwin, belum ada kontribusi yang bermakna dalam bentuk tindakan nyata dalam menyikapi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Medan. “Sebagai contoh angaran untuk Dinkes Kota khusus program HIV saja di tahun 2023 turun dari tahun 2022. Sementara setiap bulan ada kasus HIV/AIDS baru yang ditemukan di Medan dari layanan kesehatan yang ada," sebut Erwin.

Pertemuan dilakukan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu (25-26/11) di D’Flow Coffee and Eatery, Jalan DI Panjaitan itu untuk workshop penyusunan Roadmap Advokasi dalam penanggulangan HIV/AIDS Kota Medan.

Hadir dalam pertemuan sejumlah OMS, yakni Balai Bahagia Medan, Yayasan Galatea, Yayasan Medan Plus, Forum Peduli Aids Medan, Cangkang Queer, Inti Muda, YP ADHA, Techninal Officer IAC Medan, PKBI Sumut, PEKA Medan, YMMA, PESAT, SECI, IPPI Sumut, OPSI Sumut, Petrasu, PKNI Sumut, dan Advokasi officer.

Di lain pihak, kata Erwin, Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) Medan, yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam penanganan program HIV/AIDS juga tidak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi masalah anggaran.

Padahal dalam rencana strategi daerah (Renstra) penanggulangan HIV/AIDS Kota Medan berdasarkan dari Rencana Aksi Nasional (RAN), memuat sekian banyak program yang bisa dilakukan daerah (Pemko Medan) untuk program penanggulangan HIV/AIDS.

Erwin menambahkan, sebenarnya Kota Medan bisa menjadi leading dalam program penanggulangan HIV/AIDS. Soalnya, di Medan sumber daya manusia dan fasilitas sangat memadai. Termasuk juga puluhan OMS terkait HIV/AIDS yang siap berkolaborasi.

Erwin menilai, masih belum terlambat. Yang terpenting bagaimana political will dari Wali Kota Medan untuk menjadikan masalah HIV/AIDS sebagai salah satu skala prioritas program.

"Kan kita juga tidak ingin masa kepemimpinan Walikota sekarang dinilai sebagai kepala daerah yang tidak peduli HIV Aids. Apalagi Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia menjadi sorotan HIV secara nasional bahkan internasional. Dimana Kota Medan salah satu kota yang diharapkan bisa menurunkan kasus HIV baru," sebut Erwin.

Koordinator KPA Medan, L Mashudi Budi Utomo sebagai narasumber menjelaskan tentang rencana aksi daerah (RAD) Kota 2020-2024. Beberapa harapannya, bisa menurunkan infeksi HIV baru. Menurunkan kematian akibat AIDS dan meniadakan diskriminasi terhadap ODHA. Untuk mencapai tujuan itu, dibuat beberapa program dan berkolaborasi dengan instansi terkait dan OMS terkait HIV/AIDS.

(NAI/RZD)