Ahmad Hadian (Analisa/istimewa)
Analisadaily.com, Medan- Anggota DPRDSU dari Fraksi PKS Ahmad Hadian menyebutkan banyak ditemukan kasus sosialisasi kepesertaan BPJS kesehatan Peserta Bantuan Iuran (PBI) atau gratis itu tidak transparan atau tidak diinformasikan kepada masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat tidak mampu yang tidak tahu kalau dirinya telah terdaftar dalam kepesertaan BPJS PBI.
Hal itu dikatakan Ahmad Hadian, Minggu (27/11). Akibatnya saat para penerima PBI ini berobat, mereka menggunakan fasilitas pasien umum, padahal seharusnya bisa gratis.
"Ada dua langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi hal ini, satu setiap RS baik pemerintah ataupun swasta wajib mengecek ke sistem BPJS Online tentang kepesertaan pasien meskipun pasien tersebut mengaku tidak memiliki BPJS. Kedua pihak BPJS harus proaktif mensosialisasikan kepesertaan BPJS PBI kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten/kota lalu Pemko atau Pemkab melanjutkannya melalui Pemerintah Desa.
Kedua hal ini harus dimuat dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar menjadi acuan semua pihak," katanya.
Hal ini sangat diperlukan, kata Hadian, agar jangan sampai ada rakyat yang tidak mampu terpaksa berobat umum dan mengeluarkan biaya besar padahal mereka miskin, hanya karena mereka tidak tahu kalau dirinya punya BPJS Gratis.
"Jangan sampai ada yang disembunyikan, sosialisasi harus dilakukan agar mereka bisa ikut merasakan manfaatnya Semoga hal negatif ini tidak terus terulang," katanya.
(AMAL/BR)
