Salah satunya, yang viral menjadi sorotan masyarakat terkait pengaspalan berkualitas rendah di Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, karena hasilnya bisa dicongkel hanya dengan menggunakan tangan saja oleh emak-emak di kecamatan tersebut.

Tidak hanya terkait pengaspalan, pekerjaan drainase serta normalisasi juga mendapat keluhan dari masyarakat, karena diduga dikerjakan asal-asalan. Hal ini menandakan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

"Kalau kita katakan tidak ada dilakukan pengawasan, tentunya terlalu naif, ya. Tetapi kami menilai pengawasan yang dilakukan terlalu lemah atau tidak berfungsi," ungkap Hidayat Syahputra, salah satu aktivis pemuda Kabupaten Langkat, di Stabat, Minggu (1/1).

Hidayat juga menduga hal ini disebabkan oleh jadwal tender yang mepet, dan proses tender yang dilakukan tidak murni tender, namun bagi-bagi proyek yang dibungkus oleh dengan tender.

"Bukan rahasia lagi kalau sempat terjadi keriuhan atau keributan saat proses tender di Langkat. Artinya ada yang salah," ujarnya.

Iya juga mengatakan, sudah selayaknya Kadis PUPR dievaluasi oleh Plt. Bupati Langkat, karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi kinerjanya dengan baik.

"Ya, kita minta Plt Bupati Langkat mengevaluasi Dinas PUPR Langkat, terkhusus Kadisnya, kalau tidak, patut kita menduga Plt Bupati Langkat dan Plt Kadis PUPR itu setali tiga uang, sama saja, tidak ada bedanya," pungkasnya.

(HPG/RZD)