Budi menginstruksikan jajarannya beserta stakeholder perhubungan terkait untuk mengintensifkan koordinasi, serta menginventarisir berbagai program yang bisa dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Kata dia, Aceh merupakan daerah yang memiliki potensi luar biasa. Tentunya potensi itu harus didukung dengan satu konektivitas yang baik, supaya harganya lebih kompetitif.

“Mulai dari laut Aceh paling top itu Sabang. Karena kondisi perairannya dalam,” kata Budi saat Rapat Koordinasi Sektor Transportasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Aceh, Jumat (3/2).

Budi menawarkan, sistem pengelolaan pelabuhan dengan skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar penyediaan transportasi dan pengembangan infrastruktur logistik lebih efisien di seluruh Indonesia dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu saya minta Gubernur agar beberapa pelabuhan yang ada di Aceh ini kita konsolidasikan ke BUMD dengan perusahaan dari Jakarta. Ini punya Kemenhub kita berikan supaya pelabuhannya ekonomis memiliki keuntungan untuk BUMD,” katanya.

Selama ini, katanya, pengangkutan logistik masih terbatas pada angkutan darat saja, di mana secara ekonomis itu lebih mahal dibandingkan dengan jalur laut dengan muatan lebih besar.

Selain itu, terkait umrah dan haji yang menjadi konsen Pj Gubernur Aceh, kata Budi, dipastikan para jamaah dapat melakukan penerbangan langsung dari Banda Aceh, sebagaimana diketahui selama ini, penerbangan umrah dilakukan dari bandara Kualanamu Sumatera Utara.

“Nanti bisa kita kumpuli dari Surabaya, Lombok, Makassar, lalu ke Aceh, bisa sekali seminggu hingga 4 kali seminggu. Sehingga yang umrah gak mahal bisa irit minimal 1- 2 juta,” terangnya.

Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyampaikan, kondisi geografis Aceh yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan, dengan topografi daerah pesisir dan pegunungan, sangat membutuhkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, mengingat Aceh merupakan daerah yang rawan terhadap risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor.

Apalagi, Aceh juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, tepatnya di Pulau Weh/Sabang, sehingga membutuhkan akses transportasi yang lebih baik guna memaksimalkan potensi pariwisata.

“Saat ini, Pulau Weh hanya dapat diakses melalui kapal penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Banda Aceh. Sementara Bandara Maimun Saleh di Kota Sabang sudah lama berhenti beroperasi akibat tidak ada penerbangan,” kata Marzuki.

Padahal, kata Marzuki transportasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat, pada tahun 2023 Dana Otsus Aceh turun dari 2 persen menjadi 1 persen dari DAU Nasional. Tentunya hal itu akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi pelayanan masyarakat, terutama pada sektor transportasi menjadi terbatas.

Karena itu, Pj Gubernur Aceh itu berharap Menteri Perhubungan RI dapat mendukung pembangunan infrastruktur transportasi tanggap bencana dan mengakomodasi kebutuhan transportasi bagi masyarakat Aceh.

Pada kesempatan itu, Ia juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Menhub tersebut terkait dibukanya kembali penerbangan internasional dari Bandara Sultan Iskandar Muda, yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, terutama penerbangan Internasional

(CSP)