Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Sumut sebesar 4,43 juta dan masih banyak yang belum memiliki rumah layak. Dari jumlah tersebut terdapat 205.971 rumah tidak layak huni (RTLH) menurut data Kementerian PUPR.

“Kita perlu bekerja sama dengan Apersi karena kebutuhan rumah layak huni kita masih cukup tinggi karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia,” kata Edy usai menghadiri pelantikan Pengurus Apersi di Medan, Senin (20/2).

Pemerintah, menurut Edy, bisa memfasilitasi kelancaran pembangunan rumah layak huni yang dilakukan Apersi. “Saya rasa pemerintah bisa menyediakan lahan misalnya, pengamanan atau masalah administrasi,” kata Edy.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan potensi Sumut ada 6.000 unit rumah subsidi atau setara Rp930 miliar tahun ini. Sedangkan untuk komersial sejumlah 500 unit dengan nilai Rp125 miliar.

“Kami fokus pada rakyat kecil, pinggiran, UMKM penghasilan rendah, kami yakin masyarakat Indonesia khususnya Sumut punya rumah, baiknya keluarga itu diawali dari rumah karena keluarga yang utama,” kata Junaidi.

Karena itu, Junaidi meminta pengurus yang terpilih berkomitmen membantu masyarakat kecil. Pengurus yang baru juga perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, bank, pertanahan dan lainnya.

“Tugas kita berat, komitmen memberikan hunian yang layak kepada masyarakat, perkuat kerja sama dengan bank, pertanahan dan pemerintah agar rakyat kita lebih mudah mendapatkan rumah,” kata Junaidi.

(JW/CSP)