Mahfud MD Ajak Publik Atasi Hoaks Jelang Pemilu 2024

Selasa, 28 Feb 2023 21:30 WIB
1,180x
https://analisa.link/1039351/

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam bertajuk, “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju” di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/2/2023). (ANTARA/HO-Kemenkopolhukam)

Analisadaily.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengajak publik mengatasi hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

"Jangan main-main dengan hoaks. Itu gangguan, tapi juga (masih ada) sedikit banyak gangguan ideologis. Ada yang masih mempersoalkan NKRI ini benar atau tidak. Itu sudah selesai, NKRI dengan ideologi-nya iu sudah selesai. Mari kita bersama gotong royong ke depan bahwa negara ini milik kita," kata Mahfud dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam bertajuk, "Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju" di Surabaya dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

11 jam yang lalu

14 Surat "Amicus Curiae" Sedang Dicermati Majelis Hakim

18 Apr 2024 16:19 WIB

Bahlil Yakin Pengajuan Amicus Curiae Tak Pengaruhi Independensi Hakim

Dari kerangka konsep tersebut, Revolusi Mental memiliki program tatanan nasional. Mahfud mengungkapkan masih banyak yang tidak tertib di dalam hidup.

"Dalam kehidupan kita bernegara, kalau kita tidak tertib, itu kacau balau, apalagi pemilu nanti," ucapnya.

Agar pemilu terlaksana dengan baik, tutur Mahfud, perlu peningkatan Revolusi Mental. Revolusi Mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila.

“Revolusi Mental adalah cara pandang, cara kita melihat, menganalisis, memahami, dan menentukan langkah. Untuk memecahkannya cara kerjanya apa saja, tahapan-tahapan-nya apa saja, mengorganisasikan-nya bagaimana,” ujar Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga kembali memastikan bahwa pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi, yakni 5 tahun sekali.

“Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Itu yang ditunjukkan Pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan, dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik,” kata Mahfud.

Di kalangan peserta hadir antara lain akademisi, mahasiswa, organisasi pemuda, pemuka agama, birokrat sipil maupun militer, dan berbagai unsur masyarakat.

(CSP)