Kegiatan dibuka Ketua DPD Serikat Pekerja PLN Unit Induk Sumatera Utara (Sumut) Akhmad Husein, dengan pemukulan gong.

Moderator Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unpad, Bakhtiar Effendi menyampaikan, Power Wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik antara PLN dan pembangkit swasta Independent Power Producers (IPP).

Skema ini dianggap memudahkan transfer energi listrik dari sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan melalui jaringan transmisi dimiliki dan dioperasikan PLN.

"Namun yang menjadi ganjalan sekaligus pertanyaannya adalah niat swastanisasi energi listrik dari hulu ke hilir. Skema ini menjadi sorotan publik karena ada sisi positif dan negatif menyangkut kepentingan masyarakat luas," kata Bakhtiar.

Menurutnya, power wheeling bukan hanya membolehkan IPP membangun pembangkit listrik, tetapi juga menjualnya ke pelanggan rumah tangga dan industri.

Skema Power Wheeling sebelumnya ada dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini masih di tingkat panitia kerja (panja) Komisi VII DPR.

Skema ini sebenarnya sudah dicabut dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU EBET. Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah membatalkan Power Wheeling yang merupakan pola unbundling melalui keputusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK bahwa unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai UUD 1945. Lalu UU itu diganti dengan UU Nomor 30/2009 dengan menghilangkan pasal unbundling.

Tolak

Serikat Pekerja PLN akan menolak skema Power Wheeling karena jika diberlakukan akan membebani masyarakat. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN, M Abrar Ali.

"Kami akan mencermati dan mengawal apa yang sudah disampaikan pemerintah (membatalkan Power Wheeling) maupun pembahasan di gedung Senayan," ujarnya.

Abrar Ali mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Komisi VII DPR maupun Fraksi PDIP dan merencanakan beraudiensi dengan Ketua DPR Puan Maharani terkait informasi draft skema Power Wheeling akan dimasukkan dalam pembahasan.

Narasumber lain yaitu pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy, menuturkan, secara umum dari segi biaya operasional akan ada penghematan. Namun dari harga listrik tentu terjadi kenaikan serta menjadi beban masyarakat.

"Ini menyangkut hajat orang banyak. Jangan sampai Power Wheeling menjadi ajang neo imperalism yang dikemas secara baik dan elegan, namun kenyataannya menjadi beban rakyat. Untuk itu, masyarakat harus melawan dan menolak," pungkasnya.

Seminar ditutup kesimpulan disampaikan moderator yaitu pemerintah dan DPR saling tarik menarik dalam soal Power Wheeling ini. Untuk itu semua pihak agar harus waspada dan mengawal UU serta kebijakan yang ada, karena selalu ada yang menelikungnya.

"Bayangkan, keputusan MK saja bisa ditelikung, apalagi hanya UU biasa," imbuhnya.

Kesimpulan selanjutnya, masyarakat harus menolak Power Wheeling. Jangan sampai listrik sebagai hajat orang banyak dikuasai orang asing.

Acara seminar diawali laporan Ketua Panitia oleh Jimmi Amanda Aritonang. Kegiatan dihadiri pengurus dan anggota Serikat Pekerja PLN Unit Induk Distribusi Sumut, wilayah Sumut, kalangan akademisi, mahasiswa, aparatur pemerintah, ASN, TNI/Polri.

(REL/RZD)