Penyetopan pencairan uang APBD Palas buntut terjadinya dualisme kepemimpinan pemerintahan.

Pimpinan Bank Sumut Sibuhuan, Indra Syah Edison, membenarkan penyetopan pencairan uang APBD Palas tahun ini.

"Iya benar, sementara ini disetop pencairan uang APBD," kata Indra, Selasa (14/3).

Indra mengatakan, kemarin Ali Sutan Harahap atau biasa disebut TSO menyurati Bank Sumut Sibuhuan dengan nomor: 903/112/2023, tanggal 13 Maret 2023, perihal penundaan pencairan keuangan APBD Kabupaten Palas tahun 2023.

"Ada surat masuk ke Bank Sumut dari Bupati Palas Ali Sutan Harahap," jelas Indra.

Kata Indra, sesuai surat dari Bank Sumut Pusat melalui Sekretaris Bank Sumut ke Bank Sumut Sibuhuan, diminta terus melakukan koordinasi dan menunggu jawaban resmi dari Pemkab Palas.

"Nanti kita akan terus koordinasi dan menyurati secara resmi Pemkab Palas terkait keabsahan Pemerintahan Palas yang diakui," kata Indra.

Kepala BPKAD Palas, Fajaruddin Hasibuan, saat dihubungi, dengan tegas mengatakan, saat melakukan permohonan pencairan hari ini tidak diproses Bank Sumut, menyusul adanya surat Ali Sutan Harahap, Bupati Nonaktif terkait penundaan pencairan anggaran keuangan APBD Palas 2023.

Kondisi ini jelas akan mengganggu roda pemerintahan, juga akan mengganggu jalannya program kegiatan Pemkab Palas.

Tidak hanya itu, menunda proses pengajuan pencairan Tambahan penghasilan Pegawai (TPP). Sementara Kemendagri telah mendorong percepatan pencairan TPP.

"Belum lagi akan ikut memperlambat proses pelaporan keuangan Pemkab Palas yang bisa berdampak terhadap dana DAU," katanya.

(ATS/RZD)