Ini akibat Bank Sumut Cabang Sibuhuan melakukan penyetopan pencairan keuangan APBD Palas tahun ini.

Sebelumnya Pimpinan Bank Sumut Sibuhuan sudah menyatakan tidak ada pencairan dana APBD tahun ini sembari menunggu kepastian kisruh pemerintahan Padanglawas selesai.

" Saat ini pencairan dana APBD distop," kata Indra Pimpinan Bank Sumut Sibuhuan.

Ia juga mengakui adanya surat Bupati Padanglawas non aktif H. Ali Sutan Harahap (TSO) nomor 903/112/2023, tanggal 13 Maret 2023, perihal penundaan pencairan keuangan APBD kabupaten Padanglawas tahun 2023.

Dimana surat penundaan pencairan keuangan itu ditujukan ke Bank Sumut cabang Sibuhuan. Hal ini menandakan bahwa pencairan keuangan daerah akan tertunda, menunggu keputusan pemerintah atasan.

Seperti ditegaskan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Padanglawas, Fajaruddin Hasibuan, bahwa penundaan pencairan itu bukan hanya untuk kegiatan tertentu saja.

Tetapi semua kegiatan dan yang menyangkut keuangan APBD tahun 2023, berarti termasuk belanja pegawai dan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Di lingkungan Pemkab Palas ada 3.582 ASN, baik yang di jajaran pendidikan maupun di lingkungan pemerintahan. Serta 388 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

Berdasarkan amatan di sejumlah kantor OPD, para ASN tetap berkantor seperti biasa. Namun tidak terlihat ada aktivitas seperti rapat rapat. Kebanyakan ASN duduk duduk sambil bercerita.

" Yang penting kita hadir, gak tau lagi kita situasi seperti ini, pening," ujar Nasution salah seorang ASN di kantor Bappeda.

Selain itu H Hasibuan salah seorang pejabat di BPKAD juga mengaku bingung. Karena di kantor badan pengelola keuangan itu terdapat dua pimpinan. " Aduh, beginilah kalau ribut terus," katanya.

Ia berharap kisruh Pemerintahan Padanglawas bisa berakhir, supaya pelayanan publik tidak terganggu.

(ATS/CSP)