Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut, Gelmok Samosir, yang juga Direktur Sumatera Legal Law Firm didampingi Wakil Ketua BPOKK, Turedo Sitindaon (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Para kepala sekolah setingkat SMA/SMK se-Sumatera Utara (Sumut) hingga kini resah akibat dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) belum bisa dicairkan. Sementara itu, operasional sekolah sudah berjalan 2,5 bulan, namun dananya belum bisa dicairkan.
“Disinyalir dana BOS itu belum bisa dicairkan walaupun sudah masuk ke rekening karena Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) belum disahkan oleh Kementerian Pendidikan pusat,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Gelmok Samosir, yang juga Direktur Sumatera Legal Law Firm, didampingi Wakil Ketua BPOKK, Turedo Sitindaon, Rabu (15/3).
Pihak manajemen BOS pusat belum akan mengesahkannya kalau Manejer BOS provinsi belum mensahkannya. “Nah disinilah masalahnya. Pihak manajemen BOS Sumut belum akan menyetujuinya kalau pihak sekolah belum menampung dana buku pendamping perpustakaan yang disebut-sebut dengan sandi ‘Titipan Langit’ yang belum diketahui siapa orangnya,” ujar Gelmok lagi.
Disebutkannya, hasil investigasi pihaknya, dana BOS SMA Negeri/Swasta di Sumut Rp 583.728.450.000 dan BOS SMK Negeri/Swasta sebanyak Rp 525.456.430.000. Buku penunjang perpustakaan yang “dipaksa” masuk oleh oknum yang menamakan diri “Titipan Langit” ini, per paketnya Rp 10 juta.
“Rata-rata pembelian pihak sekolah 4-6 paket. Kalau dihitung-hitung dengan rabat buku 60 persen, hasilnya puluhan miliaran rupiah,” ujarnya, seraya mempertanyakan, ke “kantong” siapa dana tersebut mengalir.
Untuk itu, diharapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk mengusut tuntas masalah ini, termasuk siapa oknum di balik “Titipan Langit” ini, agar jelas dan terang benderang.
“Jangan sampai ada praduga yang tidak benar nantinya,” pungkasnya.
(JW/RZD)
