“Saya berharap dalam waktu satu minggu ini seluruh dinas yang masih belum menyelesaikan nilai MCP bisa selesai,” kata Afandin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kementrian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023, melalui zoom dari LCC Kantor Bupati Langkat, Selasa (21/3).

Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menyampaikan, korupsi merupakan musuh bersama, bahkan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari pendekatan penindakan agar tercipta efek jera pencegahan agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi.

Kemudian untuk pendidikan anti korupsi dalam rangka kehidupan dalam upaya pencegahan Kementerian Dalam Negeri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terintegrasi melalui 8 area intervensi.

Ke-8 yakni perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah. Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

“Pesan Mendagri pada seluruh kepala Daerah dan DPRD agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan serta senantiasa menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Suhajar.

(HPG/RZD)