"Itu artinya Tim TPPS sudah bekerja dengan luar biasa, karena terhitung bulan saja sudah menurunkan 47 persen," kata Satgas Stunting Tapsel, Abdul Latif Lubis, Selasa (18/4).

Dikatakannya, dalam menekan angka stunting ini Pemkab Tapsel melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan pendataan ulang keluarga berisiko stunting dengan memverifikasi dan memvalidasi pendataan keluarga atau PK21.

"Pemkab Tapsel melalui DPPKB Tapsel, dalam pencegahan Stunting juga melakukan kegiatan berupa sosialisasi pencegahan stunting dengan 1000 HPK kepada masyarakat, pemberian PMT atau makanan tambahan kepada keluarga berisiko stunting, sosialisasi dan implementasi Dashat atau dapur sehat atasi stunting kepada remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu nifas (bufas) dan anak balita 0-59 bulan," terangnya.

Dijelaskan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melibatkan OPD 17 OPD seperti Bappeda, DPPKB, Dinas PMD, Dinas PU, Dinas Tarukim, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Ketahan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan lainnya.

"Sekda sebagai Ketua Pelaksana TPPS Tapsel bertugas melaksanakan koordinasi, konvergensi dan perencanaan tentang percepatan penanggulangan stunting. Tim TPPS Tapsel juga melakukan intervensi sensitif dan spesifik, serta melakukan monitoring dan evaluasi data stunting di Tapsel," ujarnya.

Disinggung tugas masing-masing OPD yang terlibat dalam stunting ini, yaitu melakukan intervensi sensitif dan spesifik. Untuk dinas kesehatan misalnya, kata Latif, memberikan bantuan makanan tambahan kepada anak stunting. Dinas PMD mengawasi penggunaan dana desa untuk kepentingan percepatan penurunan stunting sesuai surat Kemenkeu No. 201/PMK.07/2022.

DPPKB bertugas melakukan pendampingan terhadap calon pengantin dengan pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil dan ibu nifas serta pemberian makanan tambahan melalui dapur sehat atasi stunting. Dinas PU dan Tarukim bertugas melakukan intervensi secara sensitif terhadap perbaikan jamban dan rumah tidak layak huni.

"Upaya percepatan penurunan stunting di Tapsel itu dengan melaksanakan fungsi konsultasi, advokasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting kepada Pemkab Tapsel hingga ke tingkat layanan sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting," jelasnya.

Latif mengaku optimis dengan getolnya Bupati Dolly Pasaribu terhadap penekanan angka stunting ini, seperti meminta kepada Tim TPPS melaporkan kegiatan percepatan dan pencegahan stunting secara day per day (hari per hari) dan menekankan agar TPPS melalui seluruh OPD melakukan monitoring ke Posyandu-Posyandu. Tahun 2023 prevalensi stunting di Tapsel akan turun sebesar 17, 2 persen.

"Januari 2023 lalu, SSGI merilis hasil survei tahun 2022, di mana terdapat 39,4 persen tingkat prevalensi stunting di Tapsel, hemat saya ini kurangnya perhatian pemerintah sebelumnya, karena Balita yang diukur usia nol sampai dengan umur 5 tahun," tegasnya.

(HIH/RZD)