Terjadinya defisit anggaran salah satunya akibat 3 tahun berturut-turut tidak pernah tercapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya proyek fisik 2022 Rp 17 miliar lebih tidak terbayarkan tepat waktu kepada rekanan.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padanglawas, Fajaruddin Hasibuan, Selasa (16/5) mengakui kalau APBD Padanglawas mengalami defisit.

"Iya, APBD Padanglawas mengalami defisit, makanya kegiatan tahun 2022 lalu ada yang tidak terbayar," kata Fajar.

Namun Fajar belum bisa merinci berapa total jumlah defisit anggaaran, karena APBD 2022 masih sedang berlangsung pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Kalau totalnya belum bisa disampaikan, kecuali nanti sudah selesai audit dari BPK baru bisa kelihatan berapa total defisit," kata Fajar.

Terkait proyek fisik 2022 yang belum tuntas dibayar, kata Fajar, masih terus dicicil pembayarannya sesuai kemampuan keuangan yang ada.

"Sebahagian sudah kita cicil, namun belum selesai," kata Fajar.

Fajar menjelaskan, sisa proyek fisik 2022 yang belum tuntas, akan dibayar tahun ini. Anggaran untuk pembayarannya akan diambil dari APBD melakukan penghematan anggaran dengan rasionalisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Nanti setelah selesai audit BPK dan diketahui berapa total defisit anggaran, TAPD akan segera menggelar rapat dengan seluruh OPD," jelas Fajar.

Dalam rapat dengan seluruh OPD nanti akan ditelaah seluruh anggaran OPD untuk dilakukan rasionalisasi anggaran. Item kegiatan masing-masing OPD yang tidak urgen akan dirasionalisasi guna menutupi pembayaran pekerjaan yang belum selesai dibayarkan.

"Jadi nanti kegiatan tahun ini fokus kepada kegiatan atau program nasional atau provinsi, misalnya kegiatan yang kalau tidak.dilaksanakan bisa berdampak bagi daerah, namun kalau kegiatan yang bersifat srimonial akan dikurangi," ungkap Fajar.

(ATS/RZD)