"Rencananya awal tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah disertifikatkan, yaitu sebanyak 126 juta bidang," kata Hadi usai menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Bangli, Bali, Rabu (24/5).

Dilansir dari Antara, Kamis (25/5), Hadi menjelaskan program sertifikasi tanah ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo setelah pada 2017 presiden sempat mengecek jumlah tanah yang sudah terdaftar dan melihat hasilnya kurang memuaskan.

"Program ini (sertifikasi tanah) program revolusioner karena ketika presiden mengecek beliau bertanya berapa jumlah tanah di Indonesia yang sudah terdaftar, waktu itu 46 juta seluruh Indonesia, padahal sudah berlangsung sejak Undang-undang Pokok Agraria terbit," tutur Hadi.

Menteri ATR/BPN menyebut jika tidak segera dilakukan tindakan maka dalam setahun Indonesia hanya mampu memproduksi sebanyak 500 ribu sertifikat tanah. Artinya, kekurangan sekitar 80 juta sertifikat tanah akan membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya.

Dari perhitungannya, untuk memenuhi 126 juta bidang tanah tersertifikasi, masyarakat bisa menunggu hingga 160 tahun, termasuk rumah ibadah seperti pura di Bali yang saat ini sedang gencar disertifikasi Kementerian ATR/BPN.

Melalui program revolusioner Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sekitar 102,3 juta bidang atau sekitar 80 persen dari seluruh tanah yang harus disertifikasi di Indonesia.

"Seluruh Indonesia sudah terdaftar 102,3 juta bidang, dampaknya secara ekonomi masyarakat bisa gunakan sertifikat itu sebagai hak tanggungan dan uang yang beredar di masyarakat sampai sekarang ada Rp5,219 triliun dampak dari kita membagikan sertifikat hak atas tanah,” jelasnya.

Sementara khusus tempat ibadah, Menteri ATR/BPN menargetkan seluruhnya memiliki sertifikat tanah pada tahun 2024.

Dari seluruh wilayah Indonesia, Hadi menyebut pekerjaan rumah paling banyak ada di wilayah timur lantaran masyarakat di wilayah itu jumlahnya tak sepadat di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi.

Sementara yang digadang-gadang menjadi provinsi lengkap pertama adalah Bali karena dari 2,1 juta bidang tanah yang harus diselesaikan, saat ini sudah mencapai 95 persen atau sekitar 1,9 juta bidang tanah.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN pada 2022 mendeklarasikan Kota Denpasar sebagai kota lengkap pertama yang akhirnya disusul Madiun, Bontang, Tegal, dan Surakarta.

Kini, Hadi Tjahjanto kembali akan mendeklarasikan kabupaten lengkap yang pertama, yaitu Kabupaten Badung. Dia meyakini kabupaten lainnya akan menyusul dan Bali menjadi provinsi lengkap pada akhir 2023 ini.

"Keuntungannya apabila jadi provinsi lengkap maka seluruh rakyat memiliki hak atas tanah dengan bentuk sertifikat, sudah tidak ada lagi konflik tumpang tindih, mafia tanah tidak memiliki ruang gerak dan investor akan tenang karena seluruh tanah memiliki kepastian hukum," jelasnya.

(RZD)