Hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah PON XXI jika gedung atau venue hanya berstatus rehab.

"Kita DPRA komit bahwa kalau venue hanya rehab, tidak usah ada PON di Aceh," tegas Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani, di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Kamis (8/6).

Menurutnya, event PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh, serupa dengan provinsi-provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.

Latar belakang inilah yang menurut DPRA patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung bagi Aceh saat menjadi tuan rumah PON XXI.

"Provinsi lain semua dibangun, kenapa kita di Aceh tidak?" tegasnya.

Menurutnya, Dito Ariotedjo yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI beberapa waktu lalu turut menjadi harapan bagi Aceh terkait pembangunan venue PON XXI.

PON XXI akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-30 September 2024. Dengan jadwal yang kian dekat tersebut, pihak DPRA berharap pemerintah pusat secepat mungkin memikirkan untuk melaksanakan pembangunan venue PON di Aceh sebagai tuan rumah.

"Jadi bukan rehab, yang rehab-rehab, tetapi yang bangun baru harus tetap ada. Paling tidak ada tiga atau lima bahkan lebih daripada itu ada venue yang dibangun menggunakan uang total dari APBN, bukan menggunakan dana APBA. APBA tidak ada uang untuk buat PON," kata Fahlevi Kirani.

Fahlevi juga mengaku pihak legislatif sudah melakukan pembicaraan serius dengan eksekutif terkait nasib Aceh sebagai tuan rumah PON XXI.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat dengan PB-PON XXI terkait pembangunan venue baru di Aceh.

"Dalam waktu dekat kita akan panggil PB PON untuk mempertanyakan sejauh mana follow up hasil pertemuan tersebut," pungkas Fahlevi.

(MHD/RZD)