Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan ada tujuh provinsi yang telah menyatakan status siaga darurat terhadap bencana karhutla yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Ada 15 unit pesawat yang siaga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (14/6).

Pada April sampai Juni 2023 pemerintah melakukan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat.

Penerapan teknologi modifikasi cuaca yang dahulu dikenal sebagai teknologi hujan buatan merupakan bagian dari upaya pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut.

Pemerintah menugaskan perusahaan swasta untuk mengatasi karhutla gambut yang terjadi di sekitar kawasan milik perusahaan swasta tersebut.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan pola kebakaran hutan yang agak berbeda terjadi di Riau. Hutan yang terbakar biasanya intens pada Maret sampai April, lalu turun pada bulan berikutnya.

Kemudian karhutla kembali naik pada Juni. Bencana itu terus bergerak naik sampai Agustus dan mencapai posisi tertinggi pada pertengahan September.

"Saat ini masuk bulan Juni, mulai bulan panas," kata Menteri Siti Nurbaya.

Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan sama dengan tahun 2019. Sebanyak 28 persen wilayah Indonesia atau 194 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau pada Juni 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan fenomena El Nino yang semakin menguat dengan adanya Indian Ocean Dipole (IOD) menuju positif dapat memicu kekeringan saat mudik kemarau di Indonesia.

(RZD)