Serhii Zinko, bocah laki-laki berusia dua belas tahun, mengibarkan bendera nasional Ukraina ke sebuah mobil militer di jalan raya dekat Lyman, Ukraina, pada Senin, 26 Juni 2023 (AP Photo/Alex Babenko)
Analisadaily.com, Berlin - Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bansa-Bangsa pada Selasa (27/8) pasukan Rusia melakukan penyiksaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil yang ditahan sehubungan dengan serangannya di Ukraina, mengeksekusi lusinan dari mereka.
Badan global itu mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk sebuah laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik tersebut, kebanyakan dari mereka oleh Rusia.
Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama penahanan oleh pasukan Rusia.
“Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku membantu angkatan bersenjata Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan atau mengintimidasi mereka yang berpandangan pro-Ukraina,” kata Kepala kantor hak asasi manusia PBB di Ukraina, Matilda Bogner dilansir dari Reuters, Rabu (28/6).
Laporan tersebut, yang mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023, juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina, mengatakan sebagian besar dari kasus ini juga merupakan penghilangan paksa.
"Lebih dari setengah dari mereka yang ditahan oleh pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya saat mereka diinterogasi atau segera setelah ditangkap," kata Bogner.
Kata dia, Ukraina memberi para penyelidik PBB akses rahasia tanpa hambatan" kepada para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, dengan pengecualian sekelompok 87 pelaut Rusia.
“Federasi Rusia tidak memberi kami akses seperti itu, meskipun ada permintaan kami,” kata Bogner.
Kantor HAM PBB sebelumnya telah mendokumentasikan penahanan dan eksekusi singkat tawanan perang Ukraina oleh Rusia. Laporan terbaru menemukan bahwa pasukan Rusia juga melakukan setidaknya 77 eksekusi singkat terhadap warga sipil.
"Mereka yang ditahan termasuk pejabat lokal, sukarelawan kemanusiaan, pendeta dan guru, banyak dari mereka ditahan tanpa komunikasi dalam kondisi yang menyedihkan,” menurut laporan itu.
Pakar PBB tidak menemukan bukti pihak berwenang Rusia telah menyelidiki tuduhan pelecehan oleh pasukan mereka sendiri dan laporan tersebut menyatakan keprihatinan atas RUU yang akan membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan di wilayah pendudukan Ukraina dalam beberapa keadaan.
“Ini akan melanggar kewajiban negara untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional,” kata Bogner.
Sementara Ukraina telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil, yang mengakibatkan 23 hukuman, kantor hak asasi manusia PBB mengatakan tidak mengetahui adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut.
Bogner mengatakan undang-undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional, bahkan selama keadaan darurat publik, dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang.
Dia mendesak kedua belah pihak untuk memberikan informasi kepada kerabat tentang keberadaan dan nasib orang yang ditahan dan untuk membebaskan warga sipil yang tetap ditahan secara sewenang-wenang.
(CSP)
