Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik. Dikatakan, pentingnya Perda ini segera disahkan agar ke depan dunia pendidikan khususnya bagi anak didik kita (khusus muslim) yang hendak menuju jenjang sekolah dasar menjadi jelas. Sebab, selama ini belum ada kewajiban siswa sekolah dasar memiliki ijazah madrasah.

"Kita sama-sama tahu, pendidikan agama terutama agama Islam menjadi benteng dasar anak-anak kita sebelum melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Ini perlu kita dorong, agar eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga terkait lainnya fokus menyelesaikan revisi perda ini," ungkapnya saat menggelar sosialisasi perda dimaksud, di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (1/7) dan Minggu (2/7).

Kepada konstituen yang hadir kegiatan sosialisasi, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa di tahun 2023 ini banyak rancangan perda (Ranperda) yang tengah dibahas anggota DPRD Medan. Salah satunya revisi Perda MDTA tersebut.

"Ada isi di dalam perda yang perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan yang dianjurkan oleh Kemendikbudristek. Maka, kami di tingkat legislatif mencoba menyamakan persepsi agar Perda MDTA ini menjadi baku, serta menjadi acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan salam menjalankan silabus pendidikan," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Haris, saat ini banyak peristiwa yang membuat warga Kota Medan tak nyaman. Begal di mana-mana, tawuran, pencurian dan aksi a-moral lainnya muncul di media sosial. Untuk itu, perlunya pendidikan agama yang kokoh ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita agar kelak menjadi benteng buat mereka.

"Saya yakin, dengan kuatnya pemahaman agama Islam, anak-anak kita bisa terhindar dari sifat-sifat negatif yang saya sebutkan tadi. Tak lupa pula peran serta orang tua dalam mendidik anak agar jadi lebih baik, sangat diperlukan. Mari sama-sama kita doakan agar Kota Medan ini aman dan damai seperti dahulu," tandasnya.

(REL/RZD)