Pertemuan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta terjadi ketika kesabaran menipis di antara 10 anggotanya atas penolakan penguasa militer Myanmar untuk menghentikan permusuhan dan memulai dialog inklusif, seperti yang disepakati oleh jenderal utamanya pada April 2021.

Myanmar dilanda pertempuran sejak militer merebut kekuasaan pada awal 2021 sebelum melancarkan penumpasan berdarah terhadap lawan pro-demokrasi, yang memicu gelombang serangan balasan oleh gerakan perlawanan dan tentara etnis minoritas.

Ketua ASEAN, Retno Marsudi, mengatakan dia dan rekan-rekannya membahas penerapan "konsensus lima poin", yang merupakan satu-satunya proses diplomatik untuk mencapai perdamaian di Myanmar, di mana PBB memperkirakan 1,5 juta orang telah mengungsi.

"Semua anggota menekankan persatuan dalam masalah ini. Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan pernah ada lingkungan kondusif yang dibutuhkan untuk memulai dialog dan pengiriman bantuan," kata Menteri Luar Negeri Indonesia itu dilansir dari Reuters, Rabu (12/7)

Pernyataan Retno muncul setelah pertemuan yang dipimpin Thailand bulan lalu yang dihadiri para pemimpin militer Myanmar yang telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Sebagian besar anggota ASEAN menghindari pertemuan itu, yang dibela Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, dengan mengatakan Thailand menderita dalam masalah perbatasan, perdagangan, dan pengungsi.

Pada hari Rabu, Don mengungkapkan dia telah bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta 2021 dan saat ini sedang mengajukan banding hukuman 33 tahun penjara.

Kata dia, Suu Kyi dalam keadaan sehat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian luar negeri Thailand mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa keduanya mengadakan "pertemuan pribadi selama satu jam".

Retno Marsudi pada hari Rabu mengatakan rencana perdamaian yang telah disepakati harus tetap menjadi fokus ASEAN.

“Upaya lainnya harus mendukung pelaksanaan konsensus lima poin tersebut,” ujarnya.

Rizal Sukma, pakar hubungan internasional di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Jakarta, mengatakan penting agar ASEAN tetap pada rencananya.

“Ini memberikan legitimasi bagi ASEAN untuk terlibat dalam masalah ini, apalagi melakukan intervensi. Tanpa konsensus lima poin, tidak ada dasar untuk intervensi," kata Sukma.

Indonesia juga bekerja di belakang layar untuk memulai proses dengan mencoba menyatukan semua pemangku kepentingan untuk berunding.

Retret hari Rabu juga diharapkan untuk membahas pembicaraan yang berlarut-larut tentang kode etik ASEAN-China di Laut China Selatan, yang dimulai pada 2017, 15 tahun setelah gagasan itu ditetaskan.

Penjaga pantai China telah dituduh Filipina melakukan "tindakan agresif" beberapa kali tahun ini, sementara Vietnam mengeluh tentang kapal penelitian China dan armada tersangka milisi yang bertahan di dekat proyek energi lepas pantainya.

China, yang mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan, mempertahankannya beroperasi secara sah.

Pertemuan di Jakarta dilakukan menjelang KTT Asia Timur hari Jumat dan Forum Regional ASEAN, dengan para diplomat tinggi Amerika Serikat, Rusia dan China di antara mereka yang hadir.

(CSP)