"Kami akan turun ke Jakarta bersama 33 Ketua DPC untuk menuntut keadilan bahwasanya kepengurusan sah itu adalah kepengurusan yang dipimpin Ketua Umum kami AHY," kata Ketua DPD Demokrat Sumut Muhammad Lokot Nasution didampingi Kepala Bappilu Chairil Mukmin, Kepala BPOKK H M Sajali, Kepala Bakomstrada Chairil Huda dan sejumlah pengurus DPD lainnya, Selasa (25/7).

Menurut Lokot bahwa PK yang dilakukan Moeldoko tersebut perbuatan yang tidak masuk diakal, karena Moeldoko bukan kader Demokrat bahkan dirinya tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Dia (Moeldoko) tidak punya hak, karena dia tidak pernah berjuang untuk partai ini, dia tidak pernah jatuh bangun untuk bersama partai ini. Tiba-tiba dia mengajukan PK seolah-olah partai ini adalah miliknya," ucapnya.

"Kami menyampaikan sekali lagi kepada para majelis hakim yang menyidangkan ini, kami memohon perlindungan hukum. Karena sampai waktunya nanti jika keadilan itu tidak ada lagi di negeri ini saya rasa bukan hanya kami kader Partai Demokrat, tapi seluruh anak bangsa akan bergerak bersama kami untuk turun ke Jakarta menuntut keadilan," tegasnya.

Lokot menuturkan, mereka akan menyatukan visi misi untuk memberi dukungan kepada Ketua Umum partai berlambang segitiga mercy AHY. Bahwasanya Demokrat se Sumut memberi dukungan penuh terhadap apapun kebijakan hukum nantinya.

"Kalau memang ada penyimpangan hukum, kami akan turun ke jalan sebagai bentuk dukungan kami kepada Ketua Umum kami Bapak AHY," tuturnya.

Lokot menegaskan bahwa mereka akan tetap tegak lurus kepada kepemimpinan AYH. Sebab, dari 34 Ketua DPD yang ada di Indonesia jika partai diganggu maka semua akan bergerak.

"Kami 34 ketua DPD dan ada 500-an lebih ketua DPC bersama seluruh kader, pengurus, konstituen yang ada di seluruh Indonesia akan turun ke lapangan. Jumlah pemilih kami itu ada 10 juta lebih, tapi kami yakin yang cinta pada Partai Demokrat ini bisa 30 juta orang. Jika kami diganggu maka kami akan turun," tandasnya.

(JW/RZD)