Meski Keputusan Gubernur telah diterbitkan, perwakilan Forkompi David Banggar Siagian mengaku resah, pasalnya tidak semua aplikator mematuhinya. Masih ada aplikasi, seperti Maxim dan InDriver menggunakan tarif di bawah tarif batas bawah yang ditetapkan.

"Hal seperti ini di lapangan mengakibatkan persaingan tidak sehat antar aplikasi yang berimbas pada driver. Penumpang tentu akan memilih harga jauh lebih murah. Ini merugikan driver yang aplikasinya sudah taat aturan," ujar David, Kamis (27/7).

Oleh karena itu, Forkompi mendorong Pemprov menindak tegas aplikator yang tidak mematuhi Keputusan Gubernur Sumut yang mengatur tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) taksi dan ojek online tersebut.

"Kami minta kepada Bapak Gubernur Sumut agar bisa menindak tegas dan memaksa para aplikator yang beroperasi di Medan dan Sumatra Utara ini mematuhi tarif yang sudah ditetapkan. Agar menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat bagi kami para mitra," ungkapnya.

Jika ke depan aplikator tersebut masih enggan menyesuaikan tarifnya sesuai aturan, David menyebut pihaknya akan melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebab keduanya dinilai tidak bisa bersaing dengan sehat.

Keputusan Gubernur Nomor 188.44/543/KPTS/2023 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus dalam Wilayah Provinsi Sumatra Utara menetapkan tarif batas bawah (TBB) sebesar Rp3.800 per kilometer dan tarif batas atas (TBA) sebesar Rp 6.500 per kilometer.

(REL/RZD)