"Uda berapa kali saya minta itu, sampai sekarang Pusat belum memutuskan," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Baskami Ginting dilansir dari Antara, Senin (31/7).

Dia minta pihak yang mengetahui adanya kecurangan untuk segara melapor agar mengetahui tindakan kecurangan terhadap sistem zonasi tersebut.

"Inikan kalau ada kecurangan harus dilaporkan ke Kepolisian, sampai dimana kecurangan mereka, laporkan juga ke Komisi E DPRD, nanti kita undang pihak terkait," kata Baskami.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan PPDB yang berdasarkan sistem zonasi dinilai belum bisa diterapkan di daerah itu karena infrastruktur pendidikan belum merata.

"Sistem zonasi ini belum bisa diterapkan di Sumut. Jakarta dengan Sumut belum bisa disamakan, karena di setiap daerah di Sumut belum merata pembangunan sekolahnya, serta fasilitas yang ada. Beda dengan Jakarta, setiap daerah semua sudah merata," ujar Edy.

Dalam hal itu, Baskami berharap seluruh pemangku kebijakan terkait dapat berkolaborasi untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang ada di Sumut antara lain dengan meningkatkan infrastruktur pendidikannya.

"Harusnya setiap kecamatan ada sekolah negeri, supaya tertampung semua anak anak sekolah, agar tidak tertumpuk di satu zona. Artinya tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus jadi favorit, jadi jangan ada lagi, SMA 1 favorit, SMA 2 favorit, jangan gitu, bila perlu semua SMA favorit," sebutnya

Menurut Baskami, setiap provinsi harus meningkatkan sarana prasarana pendidikan agar menjadi motivasi bagi masyarakat untuk dapat berprestasi.

"Karana ini pendidikan, itu dasar kita supaya negara ini bisa maju, kalau anak-anak ini berprestasi," ujar Baskami

(CSP)