Program kerja tersebut di antaranya Famtrip Temanggung, Mini FGD Hari Pariwisata Sedunia, Bekasi Creative Festival, Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2024, Famtrip Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dan Famtrip IKN Nusantara.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media atas kerja sama yang sudah berjalan dengan baik dan sangat bersahabat ini, mohon ditingkatkan lagi, dan ditambah dengan aspek inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk tahun 2023-2024 ini,” kata Sandiaga saat menerima audiensi Forwaparekraf di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (2/8).

Sandiaga mengungkapkan, di tahun 2023 yang merupakan tahun politik ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpotensi mengalami perkembangan yang baik, karena banyak pergerakan partai politik dalam berkegiatan.

“Menurut saya tahun politik ini tahun yang positif untuk pergerakan masyarakat kita, karena dengan adanya kontestasi ini pasti akan ada pergerakan lebih tinggi, juga ada pemesanan dan pembelian konsumsi produk-produk ekonomi kreatif, seperti misalnya t-shirt, yang itu nanti berdampak positif. Ini jangan sampai kita lari dari tugas dan fungsi kita yaitu yang ditargetkan di RPJMN bahwa kita harus mencapai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, mobilisasi wisatawan nusantara, nilai tambah ekonomi kreatif, dan juga lapangan kerja,” kata Sandiaga.

Pada kesempatan tersebut, dia mengungkapkan terkait Borobudur akan dikelola entitas tunggal.

“Pertama, bahwa untuk Borobudur akan ada Perpres yang akan mensinergikan pengelolaan single authority untuk kawasan pariwisata Borobudur. Kawasan Borobudur ada di zona satu dan di zona dua, itu nanti ke depan akan ada entitas tunggal yang mengampu unsur-unsur lintas kementerian/lembaga dari Kementerian Agama, Kemenparekraf, BUMN, Kemenkeu, PUPR, semua akan ada di sana, supaya tidak simpang siur dari segi kebijakan dan lain-lain,” katanya.

Kemenparekraf sendiri akan memiliki zona otorita aktif di bawah naungan badan otorita yang berlokasi di Purworejo. Meski demikian, entitas tunggal untuk mengelola Candi Borobudur saat ini masih dikaji lintas kementerian/lembaga.

“Saya banyak ditanya Bapak Presiden idealnya seperti apa, per hari ini kita banyak kendala badan otorita ini karena pemikiran-pemikiran kekinian dan inovasi tapi bajunya itu baju birokrasi. Jadi nanti akan kita kaji di akhir pemerintahan kita, apakah ini akan masih seperti ini,” kata Sandiaga .

“Di Danau Toba yang sedang kita gagas pilot project-nya adalah zona otorita yang di Kaldera, itu mau kita jadikan kawasan ekonomi khusus. Kalau ini berjalan dengan baik mungkin akan menyusul yang di Borobudur atau di Labuan Bajo, nanti kita lihat seperti apa,” ucapnya.

(TRY/CSP)