Seperti kertas filim rontgen, regen atau larutan kimia untuk pemeriksaan labarotalorium, cairan infus untuk bayi yang baru lahir. Lebih parahnya lagi, plastik pembungkus obat pun tidak ada stok.

Akibat tidak adanya stok obat dan berbagai kebutuhan penunjang pelayanan medis, banyak pasien yang hendak berobat ke rumah sa­kit milik Pemkab Palas ter­sebut terpaksa pulang tidak jadi be­robat. Bahkan pasien BPJS terpaksa membeli obat ke luar.

Direktur RSU Daerah Sibuhuan, Dr Afandi Siregar, ketika dikonfirmasi terkait kekosongan obat di Rumah Sakit Sibuhuan, tidak membantahnya. "Iya, memang obat lagi kosong di rumah sakit," kata Afandi, Kamis (24/8).

Afandi mengatakan, terjadinya kekosongan obat di rumah sakit plat merah itu tidak bisa dijelaskannya secara rinci. Apalagi ia baru beberapa minggu dilantik sebagai direktur di rumah sakit itu. "Saya masuk ke rumah sakit, memang berbagai jenis obat sudah kosong," katanya.

Afandi menjelaskan, apa yang ia sampaikan adalah fakta dan tidak ada yang perlu ditutup tutupi. "Itulah adanya, untuk apa kita bohong," katanya.

Lantas bagaimana solusi untuk mengatasi kekosongan obat di rumah sakit, kenapa tidak secepatnya dibeli? Dokter yang pernah menjabat Kepala Puskesmas Barumun Tengah ini mengaku saat ini kondisi keuangan rumah sakit umum sedang kosong.

"Uang belanja obat juga lagi tidak ada, kita kan masih baru, ini masih terus kita upayakan," katanya.

Ketua DPRD Palas, Amran Pikal Siregar ketika ditanyakan terkait kekosongan obat di RSU Sibuhuan sangat menyayangkan hal itu. Mestinya kata politisi Partai Golkar ini, jauh sebelum obat habis pihak rumah sakit sudah terlebih dahulu membuat kajian, sehingga tidak terjadi kekosongan.

“Ini berbahaya, masyarakat tidak mau tau bagaimana mekanisme dan sistem peme­sanan obat. Masyarakat hanya tau kalau tem­pat berobat itu ke rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit juga kesongan obat, ini kejadian luar biasa,” tegas Amran.

Amran juga meminta kepada pihak rumah sakit untuk segera membuat kebijakan dan langkah yang tepat untuk mengatasi obat yang sudah lebih 1 bulan kosong. “Persoalan kekosongan obat ini tidak boleh berlama-lama, apalagi rumah sakit itu adalah pelayan publik yang tidak boleh terhenti,” tegas Amran.

Kepala BPJS Kesehatan Palas, Juanda Raditio, ketika dikonfirmasi tentang banyak­nya pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa berobat ke rumah sakit umum akibat kekosongan obat, ia mengaku tidak tahu persis persoalan itu.

“Gak tahu saya, tapi itu jelas menyalahi," kata Juanda.

Juanda menjelaskan, pasien BPJS Kesehatan yang berobat di rumah sakit berhak mendapatkan obat. Karena obat adalah bagian dari pelayanan medis.

"Itu sudah satu paket, obat adalah bagian dari pelayanan medis yang mesti diperoleh setiap pasien BPJS Kesehatan," kata Juanda.

Juanda menjelaskan, kendati misalnya ada pasien BPJS Kesehatan yang tidak memperoleh obat dari rumah sakit, tidak akan memengaruhi pembayaran iuran.

"Tidak berpengaruh terhadap pembayaran iuran, ya iurannya tetap sesuai dengan jumlah yang ditetapkan," tegas Juanda.

(ATS/RZD)