Massa menilai Bupati Zahir tidak pro rakyat dan tak layak didukung 2 periode pada Pilkada 2024.

Koordinator aksi TM Gemkara, Ismail, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemkab Batubara yang diduga meminjam uang Rp 139 miliar ke PT SMI. Di samping itu massa kecewa atas kepemimpinan Bupati Zahir.

"Kami kecewa dengan Bupati Batubara saat ini yang tidak pro ke rakyat. Zahir tak layak untuk didukung dua periode," kata Ismail.

Dalam orasinya, massa meminta bupati untuk bertanggungjawab atas lahan tanah milik pemerintahan Batubara di PT Kuala Gunung seluas 350 hektare.

Massa juga meminta Bupati Zahir bertanggungjawab atas hilangnya uang Pemkab Rp 7,6 miliar yang dibawa kabur mantan Kepala BPBD berinsial SY dan meminta DPRD Batubara membentuk Pansus, kemudian bertanggung jawab atas mangraknya sejumlah aset daerah.

"Pemkab Batubara harus bertanggungjawab atas pemanfaatan lahan pertapakan kantor bupati yang berubah fungsi menjadi kebun ubi dan PAD tak jelas. Pemkab harusnya transparan atas sertifikat lahan 50,15 hektare pertapakan kantor bupati," sebutnya.

"Kepada DPRD, kami minta panggil Kepala BPKAD terkait pembayaran lahan eks PT Socfindo sebesar Rp 9,5 miliar serta bukti pencaraian sesuai SP2D. Bukan itu saja, kami menolak pengajuan pinjaman uang ke Bank Sumut karena merugikan rakyat," papar Ismail.

Ismail juga meminta agar DPRD memanggil Kadis PUPR terkait dana rutin tahun 2020-2022 yang diduga tak sesuai ketentuan.

"DPRD berikan rekomendasi agar Pj Bupati Batubara asli putra/putri daerah. Selain itu kami juga meminta DPRD Batubara melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati, Sekda, Kadis PUPR terkait tuntutan yang disampaikan TM Gemkara," tegasnya.

Massa TM Gemkara berunjukrasa di 3 lokasi berbeda, di Kantor Sekretaris Daerah Batubara, Kantor Bupati hingga gedung DPRD Batubara.

Meski melakukan aksi menyuarakan tuntutan, tak satupun pejabat Pemkab Batubara berani bertemu massa.

Ketua DPRD Batubara, M Safi,i yang menemui massa siap menindaklanjuti aspirasi TM Gemkara.

"Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan," ucapnya.

(REL/RZD)