Proyek hotmix sebesar Rp 7,9 miliar itu berdasarkan hasil pemeriksaan reguler BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2019 ditaksir kerugian negara mencapai Rp 650 juta.

"Saat ini kasus proyek hotmix Sisupak jalur dua sedang ditangani, dan sudah masuk ke tahap penyidikan," kata Kasi Pidsus Kejari Palas, Rachmat Hidayad, Selasa (12/9).

Didampingi Kasi Intelijen AR Manurung, Rachmat menjelaskan, dalam waktu dekat Kejari Palas akan segera menetapkan tersangka.

"Akan ada tersangka dalam waktu dekat," kata Rachmat.

Namun demikian, kata Rachmat, berdasarkan permintaan BPK Perwakilan Sumut, untuk memastikan kembali Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dilakukan audit investigatif kembali.

"Sembari menunggu kembali hasil audit ulang BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dalam proyek tersebut, baru kemudian kita tetapkan tersangka," kata Rachmat.

Rachmat mengatakan, proyek hotmix tersebut sudah selesai 4 tahun lalu. Namun karena tidak ada niat mengembalikan kerugian negara, maka dibalian ke tahap penyidikan.

"Ini kan bentuknya temuan BPK, dan ini sudah berjalan empat tahun dan tidak ada dikembalikan," tegas Rachmat.

Rachmat menjelaskan, pelaksana rekananan proyek hotmix jalur dua Sisupak adalah PT HPL beralamat di Pasir Pangarayan Kabupaten Rohul, Provinsi Riau.

"Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terjadi kelebihan bayar akibat volume kurang," tegas Rachmat.

Rachmat mengatakan, kasus ini sebelumnya ditangani Kejati Sumut dan dilimpahkan ke Kejari Palas.

Diketahui dari awal proyek hotmix tersebut syarat dengan persoalan. Mulai dari kualitas rendah, perrmukaan aspalnya cepat terkelupas, dan berlobang.

(ATS/RZD)