Tim yang tiba Selasa (3/10) sekitar pukul 9.15 Wib itu dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, didampingi Foima Dema Sihombing dan Dody Permana.

Tim Ombudsman diterima 3 orang guru honorer, masing-masing Dedi Dores Rambe, Riki Syaputra Nasution, dan Manahan Begin Rambe. Hadir juga tokoh pemuda Mahyudin Nasution yang menghibahkan tanahnya untuk pertapakan gedung sekolah itu, serta sejumlah orang tua siswa.

Ketika Tim Ombudsman tiba, sebanyak 41 orang siswa-siswi sedang mengikuti proses belajar mengajar di sekolah yang hanya memiliki dua ruang kelas itu. Satu ruangan diisi tiga kelas. Kelas 1, 2, dan 3 berada dalam satu ruang kelas sempit. Begitu juga Kelas 4, 5, dan 6 ditempatkan di satu ruangan yang juga berukuran kecil.

"Inilah gedung sekolah yang baru dibangun. Hanya terdiri dari dua ruang kelas ukuran sempit. Tapi dua ruangan kecil inilah yang menjadi tempat belajar 41 siswa-siswi Kelas 1 sampai Kelas 6," kata Dedi Dores Ritonga.

Dedi menjelaskan, gedung sekolah sederhana berdinding papan dan beratap seng tersebut merupakan pengganti gedung sekolah lama yang sempat viral akibat nyaris tidak berdinding dan tidak beratap.

"Lokasi gedung lama masih di Desa Singanyal ini," jelas Dedi.

Menurut Mahyudin Nasution, karena ada masalah dengan pemilik lahan pertapakan di lokasi gedung lama, akhirnya masyarakat sepakat memindahkan gedung sekolah tersebut.

"Tempatnya ya di sini, di Simpang PT ini. Tanah pertapakannya saya hibahkan," tegas Mahyudin.

Menurut Mahyudin, pembangunan gedung sekolah baru ini atas swadaya masyarakat.

"Tanah pertapakannya saya hibahkan. Lalu, warga lain ada nyumbang seng, papan, dan lain-lain. Akhirnya, jadilah seperti ini. Hanya dua ruang kelas. Itupun masih ada warga yang berutang karena menyumbang untuk membangun gedung sekolah ini," kata Mahyudin.

Sekolah Baru

Dedi, Riki, Manahan dan Mahyudin serta para orang tua siswa, berharap agar Pemkab Paluta menetapkan sekolah kelas jauh ini sebagai sekolah baru. Artinya benar-benar berdiri sendiri dan tidak lagi berinduk pada sekolah induk SD Negeri 100420 Desa Singanyal.

Karena sebetulnya, lanjut Dedi dan Riki, jumlah siswa/i di SD Negeri 100420 kelas jauh ini justru lebih banyak dibanding di sekolah induk.

"Saat ini siswa di SD Kelas Jauh (filial) ini sebanyak 41 orang. Sementara jumlah siswa di SD Induk hanya 17 orang. Jadi, sangat beralasan bagi Pemkab Paluta menetapkan SD Negeri kelas jauh Desa Singanyal ini sebagai sekolah baru," harap Mahyudin.

Infrastruktur Jalan

Para orang tua siswa juga mengaku pendirian sekolah jarak jauh ini berawal pada tahun 2009. Ini disebabkan terlalu jauhnya sekolah induk dari perkampungan penduduk.

"Jarak perkampungan penduduk ke sekolah induk SD Negeri 100420 Desa Singanyal, mencapai 10 Km. Sementara kondisi infrastruktur jalan sangat rusak parah," tegas Mahyudin.

Jalan menuju sekolah induk tersebut, bertanah liat. Sehingga sangat licin. Apalagi bila musim hujan, jalan tersebut tidak bisa lagi dilalui. Menurut Mahyudin, inilah yang menyebabkan masyarakat berswadaya membangun gedung sekolah pada tahun 2009 untuk membuka kelas jauh.

Dan, sampai saat ini, kondisi jalan tersebut belum juga pernah mendapat perbailan.

“Ini adalah jalan provinsi. Jadi, kita berharap agar jalan ini mendapat perhatian," harap Mahyudin yang dikuatkan warga lain.

(ONG/RZD)