Ketua Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, menyampaikan hal tersebut di sela-sela pertemuan Kadin Sumut dengan anggota yang merupakan kontraktor lokal dengan menghadirkan para kepala balai se-Sumut di kantor Kadin Sumut, Jalan Sekip, Medan, kemarin.

Penegasan ini disampaikan demi pemerataan pembangunan. "Sebab, dengan bekerjanya kontraktor lokal, bukan semata untuk kebutuhan kelompok atau golongan tapi wujud komitmen ikut membangun Sumut,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Firsal, pemberdayaan kontraktor lokal juga akan menyerap tenaga kerja di provinsi ini karena merupakan sektor padat karya dan meningkatkan perputaran uang di daerah. "Perputaran uang itu berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan sampai uang dari Sumut dibawa ke luar," tegasnya.

Pertemuan yang dimoderatori Wakil Ketum Kadin Sumut Bidang Infrastruktur dan PUPR, Syamsudin Waruwu, didampingi Josua Fereira Pangaribuan tersebut sempat diwarnai munculnya suara yang meninggi dari peserta pertemuan.

Sementara, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut yang juga kontraktor senior, Sanggam SH Bakkara, menegaskan, jika pemangku kebijakan yang hadir tidak berkomitmen memberdayakan kontraktor lokal, pihaknya akan bereaksi.

Pihaknya akan melaporkan "marjinalisasi" ini ke direktur jenderal, bahkan menteri terkait. Gapensi Sumut juga sudah memikirkan opsi pemboikotan secara terukur. "Miris, proyek yang dibiayai dari pajak warga Sumut malah dinikmati warga luar? Kontraktor lokal hanya menonton. Inilah asal-muasal kondisi kontraktor lokal memprihatinkan," ujarnya.

Menurut Sanggam, sebelum pandemi Covid-19, jumlah kontraktor lebih dari 6.000-an kontraktor. Seturut itu, terjadi marjinalisasi seperti dalam pembangunan proyek pembangunan jalan dan jembatan secara tahun jamak senilai Rp2,7 triliun.

"Sekarang, jumlah kontraktor sekitar 300 orang. Kalkulasilah berapa banyak pengangguran di Sumut. Satu kontraktor minimal memberi pekerjaan pada 20 orang," tambahnya.

Sanggam menuding kelompok kerja (pokja) yang ada seperti di atas segala-galanya.Dalam catatan saya, kebijakan Pokja ini melebihi kepala-kepala balai. Mereka tidak survei, tidak mendesain, tidak ke lapangan tapi dapat menentukan pemenang proyek. Artinya terjemahkan sendiri," tutupnya.

Kontraktor senior, Tombang Mulia Pardede, juga bicara dengan nada tinggi. "Jangan potensi Sumut ini dieksploitasi untuk kesejahteraan orang luar. Ini bukan subjektif, tapi objektif bahwa pemarjinalan telah menimbulkan sejumlah hal negatif," sebutnya seraya menambahkan, kondisi ini menyebabkan munculnya pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Sementara, Pendi Sebayang dari Inkindo Sumut mengutarakan, marjinalisasi yang terjadi agar dihentikan demi menghindari hal yang tak diinginkan. Josua Fereira Pangaribuan dari Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Sumut juga menyampaikan hal sama dan meminta para kepala balai berkomitmen untuk memihak kepada kontraktor lokal.

Apresiasi Kadin Sumut

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS), M Firman, mengapresiasi langkah Kadin Sumut yang mempersatukan para kontraktor agar pihaknya memgetahui kontraktor yanh memiliki kompetensi sesuai standar Kadin.

Firman yang didampingi stafnya, Yuda Valentino, merinci proyek konstruksi yang ada. Pihaknya juga akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan kontraktor yang merupakan mitra. "Kehadiran kami sebagai bukti komitmen tersebut," tegasnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, Junaidi, menyampaikan pernyataan senada. "Kami sudah paham. Pasti kami berpihak pada kontraktor lokal, apalagi ada jaminan dari Kadin,” tegasnya didampingi stafnya, Nuruddin Pujoartanto.

Dalam kesempatan itu, Junaidi meminta Kadin dan para kontraktor terus membangun komunikasi. "Semua sudah kelar, kan," ujarnya.

Sementara, staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Fini Harna Dita dan Rizqi Amalia, menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada pimpinannya yang saat pertemuan dilakukan sedang bertugas di luar daerah.

Sementara, salah satu peserta pertemuan, Syamsudin Waruwu yang akrab disapa Ucok Cardon, menyampaikan, pihaknya tetap berpikir positif dan marjinalisasi yang terjadi karena kealpaan semata. Dia berharap iktikad baik dari pertemuan ini direalisasikan sebagai "win-win solution".

Disampaikan, pihaknya juga sedang menyusun formulasi memgatasi keadaan ini. "Ketum Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, sedang menyusun permasalahan dan akanndibawa ke Penjabat Gubsu Hasanuddin secepatnya. Kadin juga ingin seluruh pemangku kebijakan di Sumut dan kabupaten-kota se-Sumut memproteksi kontraktor lokal," tutupnya.

Pertemuan maraton itu dihadiri sejumlah kontraktor muda dari blok yang ada, mulai dari Era Kadin Muda hingga Era Gapeksindo Muda.

(GAS/RZD)