"PL-KUMKM 2023 sudah tuntas di lapangan. Sekarang sedang proses validasi pengolahan data," kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, di sela-sela workshop bertema “Indikator Strategis Untuk Insan Pers” di JW Marriot Hotel Medan, Selasa (24/10).

Menurut Hasan, sapaa akrab Nurul Hasanudin, meski sudah selesai dan proses validasi pengolahan data, petugas masih akan turun ke lapangan kalau ada yang perlu dicek lagi. Lokasi pendataan PL-KUMKM 2023 di Sumut dilakukan di 19 kabupaten/kota.

Kegiatan pendataan tersebut melibatkan 3.178 petugas yang direkrut dari warga setempat, ditambah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang terkait.

Pendataan dilakukan setelah BPS berkoloborasi dengan Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan UKM) untuk melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023.

Seperti tujuan Kemenkop UKM, yakni sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal koperasi dan UMKM di Indonesia. BPS Sumut melakukan pendataan langsung ke lapangan mulai pasar hingga ke rumah warga.

"Alhamdulillah, hingga usai tidak ada kendala berarti dalam pendataaan yang dilakukan BPS Sumut," sebut Hasan.

Program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 untuk kepentingan para koperasi dan UMKM. Para UMKM yang tidak terdata, maka tidak masuk dalam "database", sehingga tidak terjangkau dalam kebijakan pemerintah menyangkut koperasi dan UMKM.

Pendataan dimulai 15 September hingga 14 Oktober 2023 dengan metode door-to-door, dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

9 Juta Data UMKM By Name By Address

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam keterangan resminya, mengatakan, dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan Kemenkop UKM tahun 2022 telah diperoleh 9 juta data UMKM by name by address.

Selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian, baik yang menetap maupun tidak menetap.

Dengan pendataan itu, pemerintah bisa mendapatkan data tunggal koperasi dan UMKM. "Pendataan memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM ke depan," sebut Teten Masduki.

Keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.

Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut itulah, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi.

(RZD/RZD)