Kegiatan penandatangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Wisuda Insitutut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami yang ke-45 yang dihadiri 1.573 Wisudawan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Dr. Euis Komalawati, S.Sos., M.Si selaku Plt Rektor Insititut Stiami dan Dr. Rahmad Hadi, M.Si selaku Sekretaris Jenderal DPD RI dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pelaksanaan kajian-kajian Penguatan Potensi Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Masyarakat di seluruh negeri.

M Andrianto Kepala Bagian Humas dan kerja sama Institut STIAMI menjelaskan, kerja sama dengan DPD RI tersebut sebagai penjabaran dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Salah satu poin dari kerja sama tersebut, kata Andrianto, Institut STIAMI memberikan kepada putra/putri bea siswa belajar di Institut STIAMI.

"MoU saat ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya yang berlaku selama lima tahun.Selama lima tahun sudah ratusan putra-putra daerah yang memperoleh bea siswa belajar di STIAMI," ungkap Andrianto.

Wisuda 1.573 Mahasiswa

Institut STIAMI menyelenggarakan wisuda ke-45 selama dua hari, tanggal 25-26 Oktober 2023, di Gedung Balai Samudera Jakarta Utara. Dalam tema yang diusung, "Dengan Semangat 45, Bersama Membangun Bangsa," sebanyak 1.573 mahasiswa dari berbagai program studi meraih gelar mereka, menandai pencapaian luar biasa dalam pendidikan tinggi di Indonesia.

Adapun rincian jumlah wisudawan terdiri dari 59 lulusan program vokasi, 1349 lulusan program sarjana, dan 165 mahasiswa program pascasarjana. Para wisudawan dilantik oleh Dr. Euis Komalawati, S.Sos, M.Si., selaku pelaksana tugas Rektor Institut STIAMI.

Dalam sambutannya Rektor berpesan kepada wisudawan untuk terus menjaga kehormatan dan kemuliaan diri dengan sebaik-baiknya, memegang teguh nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tegak lurus terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Wisudawan juga diminta menjauhi perbuatan korupsi, apalagi tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di mata masyarakat internasional.

"Korupsi tidak semata-mata dicap kejahatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan juga lebih dari itu melanggar hak-hak fundamental rakyat," tegasnya.

(TRY/RZD)