Diketahui, RAPBD Padanglawas 2024 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPPAS) diproyeksikan senilai Rp 1,165 triliun.

Namun Badan Anggaran DPRD masih belum mau menyetujui KUA PPAS. Badan anggaran masih mengurai seluruh mata anggaran OPD, mengigat tingginya serapan anggaran untuk belanja wajib yang tidak bisa diganggu gugat mengigat aturannya sudah ada.

Seperti gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp, 255 M, gaji P3K Rp 75 M, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp 50 M, gaji tenaga honorer atau biasa disebut TKS 1.300 orang senilai Rp 37 M.

Ike mengatakan, jika ditotal untuk belanja wajib sudah menyerap APBD 2024 mencapai 40,2 persen. Itu belum termasuk belanja DPRD dan biaya operasional OPD. "Itu baru untuk gaji saja, belum lagi biaya operasional serta perjalanan dinas dan lainnya," kata Ike.

Untuk jumlah tenaga honorer kata Ike Taken, Padanglawas terbanyak se Tapanuli Bagian Selatan. "Untuk sekretariat DPRD saja jumlah TKS ada 280 orang, kok bisa sampai segitu banyak jumlah DPRD-nya saja cuma 30 orang," tanya Ike.

Untuk itu, kata politisi PAN ini, badan anggaran DPRD meminta kepada tim anggaran eksekutif untuk merubah KUA PPAS sehingga belanja wajib dan belanja lainnya bisa dilihat lebih rinci.

Ike beralasan jika KUA PPAS tidak dirubah, komponen belanja dalam RAPBD tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan. Pasalnya dia menilai ada potensi utang yang dianggap bisa memicu defisit keuangan jika komponen KUA PPAS tidak dirubah.

Ike mengungkapkan, target Pendapatan Asli Daerah ( PAD) 2024 senilai Rp 61 Miliar. Target itu tergolong sangat rendah mengigat potensi PAD yang bisa digali di daerah ini cukup banyak.

"Sangat naif sekali rendahnya capaian target PAD tiga tahun terakhir ini, saya juga bingung bagaimana sistem kerja Bapenda sebagai koordinator pengumpul PAD," tegas Ike.

Malah Ike Taken menduga ada yang tidak beres dalam pengumpulan PAD yang dilakukan oleh Bapenda. "Bila perlu ada keterlibatan aparat penegak hukum untuk memeriksa petugas pengumpul PAD dan sumber PAD yang diterima. Sehingga bisa diketahui kenapa capaian PAD dari target hanya kisaran 60 hingga 65 persen," tegas Ike.

Bapenda dengan Kabannya Gunung Tua H Daulay tambah Ike sempat meminta uang pacu Rp 1,7 miliar pada APBD sebelumnya untuk menggenjot target PAD. Namun nyatanya uang pacu yang deberikan ke Bapenda tidak membuat PAD naik.

"Tidak ada pengaruh, PAD yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah ( RKUD) tetap tldak naik," kata Ike.

Uang untuk Bapenda Rp 1,7 miliar itu, jelas Ike habis Rp 1,2 miliar dan dikembalikan Rp 500 juta lagi. "Jadi apa lagi penyebab PAD kita terus rendah, uang pacu juga sudah pernah diberikan, toh hasilnya mengecewakan," tegas Ike.

Ike juga mempertanyakan Dana Bagi Hasil ( DBH) sektor perkebunan kelapa sawit yang diterima Pemkab Padanglawas sebesar Rp14 miliar. Kata Ike uang Rp 14 miliar itu diperoleh tahun ini. Namun peruntukannya tidak terlihat dalam KUA PPAS.

"Berdasarkan penyampaian tim anggaran eksekutif, Padanglawas memperoleh DBH Rp 14 miliar, namun untuk apa peruntukan uang itu dewan tidak tahu," kata Ike.

Terpisah, Plt Kaban BPKAD Fajaruddin Hasibuan ketika ditanya DBH Rp 14 miliar, ia mengaku uangnya belum ada masuk ke kas daerah. "Memang ada Rp 14 miliar DBH tahun ini dari sektor perkebunan kelapa sawit, tapi uangnya belum ada, dan kemungkinan penggunaannya itu sudah ada pembangunan jalan dan jembatan, coba tanya ke Dinas PU,” kata Fajar.

Sedangkan kondisi pembahasan KUA PPAS saat ini Fajar mengakui belum ada persetujuan dari DPRD. "Masih terus dibahas, masih ada item yang harus diperbaiki," kata Fajar.

Sementara Kepala Bappeda Trianta ketika diminta tanggapannya terkait postur RAPBD 2024, enggan bicara. "Kalau masalah RAPBD saya no komen ya, kan masih ada pak Setda selaku ketua TAPD," kata Trianta Senin (30/10).

Sedangkan Sekretaris Daerah Arpan Nasution beberapa kali dihubungi via telepon tidak ada respons.

(ATS/RZD)