Rakor ini digelar sebagai upaya meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.

"Kesiapan kita menghadapi Nataru yang tinggal satu setengah bulan ini adalah tentang menyiapkan sarana dan prasarana, terutama transportasi penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk. Ada kemungkinan orang berwisata menyeberang ke Bali sehingga kita harus antisipasi lonjakan. Kedua, kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu untuk meningkatkan pelayanan kita menjadi lebih baik," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam pembukaan rakor, sebagaimana siaran pers yang diterima Analisadaily, Jumat (3/11).

Dikatakannya, kecepatan waktu pemberangkatan kapal harus dievaluasi, sehingga pelayaran dapat dilakukan tepat waktu dan aman. Selain itu, harus dibuat skema layanan yang lebih padat ketika musim puncak (peak season).

"Kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan harus dikerjakan. Jadi, ketika terjadi antrean sudah ada rekayasa lalu lintas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan tidak terganggu antrean panjang," jelasnya.

Puncak arus mudik/balik pada libur Nataru diprediksi terjadi dua gelombang. Pertama, puncak arus mudik pada 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik pada 26-27 Desember 2023. Kemudian, puncak arus mudik kedua diprediksi pada 29-30 Desember 2023 dan arus balik pada 1-2 Januari 2024.

Adapun, pergerakan orang pada Nataru 2023/2024 diprediksi naik sebesar 5 persen mengacu dari realisasi angkutan Lebaran 2023. Dengan begitu, penumpang diperkirakan mencapai 904.496 orang, roda dua 52.755 unit, roda empat 98.267 unit, bus 12.157 unit, dan truk 55.569 unit.

"Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan antrean kendaraan, akan disiapkan kantong parkir, zona penyangga untuk kendaraan penumpang, truk dan terminal kargo. Selain itu juga direncanakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang saat periode libur nanti," papar Hendro.

Kemenhub juga melakukan upaya alternatif, yakni kendaraan truk yang akan menyeberang ke Gilimanuk disiapkan Dermaga Bulusan yang rencananya khusus untuk Long Distance Ferry (LDF).

Adapun, kesiapan sarana dan prasarana lintas Ketapang-Gilimanuk meliputi 49 unit kapal siap operasi dan 7 pasang dermaga, meliputi Pelabuhan Ketapang (3 MB, 1 oonton dan 3 plengsengan), dan Pelabuhan Gilimanuk (3 MB, 1 ponton dan 3 plengsengan).

Fokus pelayanan

Pada kesempatan sama, Anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah meminta pemerintah memfokuskan pelayanan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk mengingat pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Merak-Bakauheni. Untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan, menurutnya harus ada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Dimulai dari peningkatan layanan Ferizy, paling tidak ada satu opsi lain untuk memesan tiket. Mungkin bisa dibuka lagi layanan yang bisa membantu pemesanan tiket, tapi masih dalam koordinasi layanan ASDP," usulnya.

Sedangkan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi menyatakan, ke depan layanan angkutan penyeberangan akan terus ditingkatkan terutama dalam pertiketan (ticketing).

"Kami sedang proses bekerja sama dengan salah satu platform untuk pembelian tiket sehingga ke depan kemungkinan tiket bisa dipesan tidak hanya melalui Ferizy. Selain itu, akan dikembangkan juga sistem pemesanan tiket yang nantinya dilakukan berdasarkan radius jarak," ungkapnya.

Dalam hal pengoperasian Dermaga Bulusan saat periode Nataru nanti, Ira mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas di mana Dermaga Bulusan diproyeksikan dapat menampung 300 kendaraan.

Selain rapat koordinasi, dilakukan juga kunjungan lapangan ke Dermaga Bulusan yang berada di sebelah selatan Pelabuhan Ketapang guna meninjau kesiapan lokasi tersebut untuk dioperasikan saat periode Nataru 2023/2024.

Rangkaian kegiatan ini juga dihadiri Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Lilik; Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Utomo; Kepala BPTD Kelas II Bali, Hanura; perwakilan Dinas Perhubungan Jatim dan Bali; perwakilan Polda Jatim dan Bali; perwakilan PT Jasa Raharja; perwakilan PT Jasa Raharja Putera, serta perwakilan GAPASDAP dan INFA.

(GAS/RZD)